Dalam banyak kasus, masyarakat di daerah terpencil harus menerima kondisi jalan rusak bertahun-tahun, dengan alasan bahwa “anggaran terbatas” atau “perlu efisiensi”. Pernyataan semacam ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang setiap tahun tetap taat membayar pajak dan berkontribusi dalam pembangunan.
Efisiensi anggaran seharusnya bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan mengalokasikan dana secara cermat dan tepat sasaran. Artinya, program yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat seharusnya dapat dikurangi, sementara kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan justru menjadi prioritas.
Pemerintah daerah didorong untuk lebih kreatif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan lain, seperti kolaborasi dengan swasta, pemanfaatan dana CSR, hingga gotong royong masyarakat bersama perangkat desa. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran dan program pembangunan akan mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Harapan masyarakat jelas: jalan yang aman dan layak dilalui adalah hak, bukan hadiah. Dan efisiensi anggaran, semestinya bukan alasan untuk menutup mata terhadap kebutuhan nyata rakyat.
(Britmi)