Rokan Hilir fakta62.info-
Dalam upaya mengintensifkan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria yang tengah melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Rokan Hilir, Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir, Jhony Charles,, memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor guna mengevaluasi situasi terkini serta menyusun langkah strategis percepatan penanggulangan malaria. Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati tersebut, Wabup menyerukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersatu menghadapi ancaman wabah yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan publik ini.
Dalam arahannya, Wabup Jhony Charles secara tegas meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Belanja Tidak Terduga (BTT) segera menyusun rencana operasional yang komprehensif dalam penanganan malaria. Ia menekankan bahwa pendekatan struktural harus disertai dengan perubahan budaya masyarakat, khususnya terkait pola hidup bersih dan pengelolaan sampah rumah tangga.
“Setiap kantor dinas harus memiliki tempat sampah. Kita tidak bisa memberantas malaria tanpa mengubah kebiasaan. Harus ada edukasi masif melalui media visual seperti poster-poster imbauan kepada masyarakat,” ujar Wabup saat memimpin rapat KLB Malaria di lantai empat kantor Bupati, Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Senin (28/7/2025)
Lebih lanjut, Jhony Charles menyoroti fenomena pembuangan sampah ke laut oleh kapal-kapal nelayan, yang menurutnya telah menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan pesisir. Ia secara khusus menyinggung wilayah Penipahan yang dinilainya mengalami akumulasi sampah yang parah, terutama saat air laut pasang surut hingga ke pemukiman warga.
“Jika kebiasaan membuang sampah ke laut tidak dihentikan, maka garis pantai kita akan terus dipenuhi limbah. Saya prihatin dengan kondisi Penipahan, yang tumpukan sampahnya bisa memperburuk penyebaran malaria. Ini harus kita tangani serius,” tegasnya.
Wabup juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perikanan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada para nelayan agar tidak lagi membuang sampah ke laut. Selain itu, ia mengimbau para kepala desa untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong serta memastikan setiap rumah memiliki fasilitas tempat sampah.
“Jika diperlukan, segera terbitkan surat edaran terkait penanganan malaria. Kita harus menyusun mekanisme teknis di tingkat puskesmas pembantu (pustu) — saat ini tercatat ada 1.045 pustu di seluruh kabupaten — agar pelayanannya sesuai standar,” jelasnya.
Aspek ketersediaan obat-obatan serta mutu layanan di pustu juga menjadi perhatian. Wabup menekankan perlunya pengawasan secara menyeluruh, termasuk keterlibatan pemerintah desa dalam memastikan bahwa fasilitas pustu berfungsi dengan baik dan layak melayani masyarakat.
“Jangan ada lagi toleransi untuk perilaku membuang sampah ke laut. Kalau perlu, terapkan sanksi denda. Camat-camat harus menggerakkan APDESI untuk bergotong royong, terutama wilayah pesisir seperti Kubu, Kubu Babussalam, Bangko, Pasir Limau Kapas, dan Sinaboi,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, Wabup juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memproduksi konten video edukatif terkait KLB malaria dan menyebarkannya melalui berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, guna meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suwandi, menyampaikan bahwa pihaknya tengah merekrut tenaga kebersihan dari masyarakat lokal sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas sekaligus penguatan pengelolaan lingkungan. Saat ini, DLH telah menangani persoalan sampah di kawasan Bangko, Sinaboi, dan Pasir Limau Kapas. Selanjutnya, kegiatan penanganan akan dilanjutkan ke wilayah Pulau Halang Muka dan Pulau Halang Belakang, dengan jadwal kerja intensif selama lima hari.
“Kami komit untuk menurunkan tim langsung ke lapangan. Pembersihan akan difokuskan pada titik-titik rawan pencemaran yang berpotensi menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk malaria,” pungkas Suwandi.
Sementara itu, Plt Kadis Kesehatan Afrida memaparkan, sejak kemunculan pertama kali pada akhir tahun 2018, tren penyebaran malaria di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan eskalasi signifikan. Berdasarkan data terkini per 24 Juli 2025, malaria telah merebak di 11 kecamatan, antara lain Sinaboi, Pasir Limau Kapas, Kubu, Kubu Babussalam, Bangko, Kubu, Balai Jaya, Batu Hampar, Baganbatu, Bangko Pusako, dan Rantau Kopar.
Kecamatan Sinaboi menjadi episentrum tertinggi dengan 410 kasus, disusul Pasir Limau Kapas sebanyak 319 kasus, Bangko 91 kasus, Kubu Babussalam 79 kasus, serta penyebaran minor di Teluk Merbau (9 kasus), Balai Jaya (3 kasus), Batu Hampar (4 kasus), dan Rantau Kopar (1 kasus).
Tren tahunan menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat. Sepanjang tahun 2024, puncak kasus tercatat pada Juni (319 kasus) dan Juli (270 kasus). Sementara hingga Juli 2025, jumlah kasus positif sudah mencapai angka kritis, dengan lonjakan signifikan terjadi pada Juni (216 kasus).
Peta distribusi menunjukkan dominasi kasus berasal dari Puskesmas Sinaboi dan Panipahan, masing-masing mencatat lebih dari 400 kasus, diikuti oleh Puskesmas Bangko Jaya dan Rimba Melintang. Grafik distribusi ini menegaskan adanya konsentrasi endemik di wilayah pesisir dan padat aktivitas migrasi.
Dikatakannya, sebagai bentuk respons tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan berbagai upaya komprehensif, baik preventif maupun kuratif. Langkah awal dimulai dengan aktivasi **Health Emergency Operation Center (HEOC)** dan pemetaan wilayah resipifitas malaria.
Upaya lanjutan berupa surveilans aktif dilakukan oleh tim epidemiologi melalui investigasi kasus dan pelacakan kontak erat (contact tracing), penyelidikan lingkungan, serta pemetaan genangan air berpotensi sebagai habitat larva nyamuk anopheles.
Pendekatan berbasis komunitas juga diterapkan melalui penyemprotan *Indoor Residual Spraying (IRS)*, distribusi kelambu insektisida, edukasi melalui media video oleh Diskominfotiks, dan aksi gotong royong lintas sektor. Dukungan lintas OPD seperti BPBD, Dinsos, PUTR, Perikanan, Perkim, dan Dishub diperkuat melalui koordinasi terpadu.
Selain itu, program sosial seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta bantuan sembako untuk penderita malaria di Sinaboi menjadi bagian dari intervensi terintegrasi.
Namun demikian, kata Afrida, penanggulangan malaria di Rokan Hilir masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya malaria dan rendahnya kedisiplinan penderita dalam menjalani pengobatan menjadi hambatan utama. Perilaku warga yang masih berkumpul di luar rumah pada malam hari, kondisi lingkungan yang tidak sehat, serta kanal-kanal galian yang tidak tertutup menjadi faktor eksaserbasi penyebaran penyakit ini.
Selain itu, terbatasnya pasokan logistik dan obat-obatan, serta belum optimalnya alokasi dana program malaria memperlambat efektivitas pelaksanaan intervensi di lapangan.
Dia merekomendasikan, diperlukan langkah kolaboratif yang lebih progresif antar lembaga, termasuk penguatan surveilans migrasi di pelabuhan Panipahan serta pengendalian vektor di wilayah pesisir. Koordinasi antarsektor menjadi hal yang esensial untuk mempercepat eliminasi malaria sebagai penyakit menular yang mengancam stabilitas kesehatan masyarakat.
Dengan sinergi lintas sektor, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan kebijakan yang kuat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir optimistis dapat menekan laju penyebaran malaria dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam rapat itu, dihadiri Kadiskominfotik Rohil, Mursal, SH dan seluruh kepala OPD terkait.
(Ril M Hrp)