INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
LABUHANBATU, Fakta62.Info-
Pemandangan memprihatinkan sekaligus membakar amarah warga terekam jelas di Jalan Adam Malik, Sumberbeji, arah Balai Desa wilayah Labuhanbatu. Puluhan unit ekskavator bermerek Hitachi dan sejumlah truk pengangkut terlihat membusuk berkarat parah kabin rusak tanpa pintu, kaca pecah, lengan dan rangka berkarat hingga lapisan dalam, diparkir di lahan berlumpur berair. Namun ironisnya, alat-alat berat yang nyaris tak layak pakai ini diduga tetap dipaksakan beroperasi oleh pemiliknya demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Diduga Klaim Punya Izin Dari Pertamina
Saat awak media turun langsung ke lokasi dan meminta penjelasan, pihak pemilik alat berat berkilah: "Sudah ada izin dari Pertamina." Jawaban ini justru makin membingungkan sekaligus memicu kecurigaan mendalam!
Karena faktanya, Solar subsidi secara tegas diatur khusus untuk kendaraan umum, transportasi rakyat, dan kebutuhan masyarakat kecil. Usaha komersial seperti alat berat WAJIB memakai BBM non-subsidi, tak peduli sebut-sebut "ada izin" atau tidak. Jika benar "ada izin" izin macam apa yang meloloskan alat berat menikmati solar subsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil? Siapa yang menerbitkannya? Dan atas dasar apa?
Ini bukan sekadar pelanggaran, ini penyalahgunaan wewenang yang diduga kuat terjadi!
Akibatnya:
- ✅ Solar subsidi yang seharusnya milik rakyat jadi langka di pasaran
- ✅ Harga solar eceran melonjak tak wajar — rakyat kecil yang tetap menanggung beban
- ✅ Uang rakyat yang dialokasikan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat malah dinikmati pihak yang mampu demi keuntungan pribadi
Alat Rusak Parah, Dugaan Belum Bayar Pajak Polres Diminta Langsung Pantau
Kondisi alat berat yang terlihat jelas di lokasi:
- ❌ Kabin rusak parah, pintu hilang, kaca pecah — pengemudi tak punya perlindungan apa pun
- ❌ Lengan hidrolik & rangka berkarat tebal — sewaktu-waktu bisa patah dan menimpa siapa saja yang lewat
- ❌ Tidak ada tanda perawatan rutin, tak ada bukti uji kelayakan operasi
- ❌ Diparkir sembarangan di tanah berlumpur — sengaja diabaikan demi hemat biaya
Bukan itu saja! Muncul dugaan kuat puluhan unit alat berat ini belum membayar pajak kendaraan dan pajak usaha. Jika benar, berarti pemiliknya tidak hanya menyalahgunakan BBM subsidi, tetapi juga mengemplang kewajiban negara sementara rakyat dipaksa taat aturan hingga ke rupiah terakhir.
Karena itu, warga secara khusus menuntut Polres Labuhanbatu untuk segera turun langsung memantau lokasi penyimpanan alat berat ini. Jangan biarkan lokasi yang menyimpan puluhan unit alat berat bermasalah ini beroperasi tanpa pengawasan!
Jalan Hancur, Lingkungan Rusak Tanpa Ganti Rugi Sepeser pun Warga tak sekadar mengeluhkan BBM dan pajak. Kerusakan nyata juga terlihat di mana-mana:
- Jalan hancur berlubang, kendaraan warga rusak
- Debu beterbangan, asap tebal, suara bising siang malam kesehatan warga terancam, istirahat terganggu
- Tanah & saluran air tercemar sisa oli → tanaman mati, sumber air warga keruh
- Tak ada ganti rugi sepeser pun kepada warga yang dirugikan
Saat dikonfirmasi awak media, Kanit Pidsus Satreskrim IPDA Seniman, S.H., M.Psi hingga berita ini tayang belum memberikan balasan pesan sama sekali.
Perilaku pemilik alat berat ini bagaikan tamparan keras di wajah hukum dan keadilan rakyat. Solar subsidi dikorupsi dengan alasan "ada izin", alat rusak dipaksakan kerja, pajak diduga belum dibayar, jalan dan lingkungan dirusak — namun hingga detik ini belum ada tindakan tegas.
Kepada Kapolres Labuhanbatu, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendapatan Daerah, dan Instansi terkait lainnya:
Apakah harus jatuh korban jiwa baru mata terbuka? Apakah rakyat harus terus dirugikan sementara segelintir orang makin kaya?
Warga menuntut TINDAKAN NYATA:
1. 📌 Segera turun tim gabungan periksa lokasi penyimpanan alat berat tersebut
2. 📌 Bongkar dugaan izin BBM subsidi — siapa yang beri, atas dasar apa?
3. 📌 Periksa kelengkapan pajak dan uji laik operasi — jika belum, langsung blokir!
4. 📌 Larang beroperasi alat yang rusak dan tuntut ganti rugi atas kerusakan jalan & lingkungan
"Rakyat tidak butuh alasan, rakyat butuh keadilan. Jangan biarkan satu orang kaya merugikan seluruh rakyat kecil yang tak berdaya."
Sy
