 |
| kantor PTPN IV Regional VI |
Melalui klarifikasi Kasubag Humas PTPN IV Regional VI melalui salah satu media online menuliskan terkait dengan kesenjangan bonus, Dalam narasi nya menyebutkan.
"Menanggapi narasi kesenjangan bonus, perusahaan menegaskan bahwa mekanisme pemberian bonus ditetapkan oleh head office PTPN IV di Jakarta, bukan keputusan sepihak manajemen regional."
"Besaran bonus ditentukan
ditentukan berdasarkan capaian kinerja individu dan unit kerja,perbedaan besaran bonus merupakan konsekuensi dari hasil penilaian kinerja terukur, bukan diskriminasi atau perlakuan istimewa."
Ironis nya pernyataan tersebut justru menjadi cicbiran oleh sejumlah kalangan karyawan dilingkungan perusahaan Kebun Lama dan Kebun Baru yang menerima IJT tahun 2025 namun tidak sesuai sebab sepeti ada anak tiri dan anak kandung."katanya.
Dan beberapa waktu lalu sejumlah karyawan mendatangi SPBUN Unit dan menyampaikan aspirasinya kepada SPBUN Unit, lalu pihak SPBUN Unit pada bulan Juli mendatangi kantor Sekper, dalam pertemuan tersebut dihadirkan orang SDM, dari hasil pertemuan itu menurut sumber informasi dari SPBUN Unit bahwa bagi karyawan yang memerima IJT 2025 sedikit maka akan di tambah, namun hingga saat ini belum ada kepastian."ungkap sumber.
Terkait dengan persoalan tersebut DPD JWI bersama awak media melakukan investigasi ke Unit kebun lama dan Unit Kebun baru. dari hasil investigasi tersebut dikutip dari beberapa sumber Sabtu 15/08/2026 dan menyampaikan."Kenapa nominal IJT THN 2025 terkesan tertutup (rahasia) dan nominal yang di dapat karyawan terkesan TDK adil."
"Dan apa dasar hitungannya..?..kantor pusat dengan kebun unit sangat jauh selisih nominal yang diperoleh..sementara kebun yang notabenenya mesin pencari uang malah sangat kecil diperoleh."ungkap sejumlah karyawan yang enggan disebut namanya."
"Sedangkan pembayaran IJT itu berdasarkan APMS atau kinerja kerja yang notabene di isi oleh masing masing unit kebun, contoh nya, APMS Afdeling itu di isi langsung oleh juru usaha, sementara sebagai pemanen yang mengisi APMS nya itu seharusnya mandor panen akan tetapi jangan kan untuk mengisi APMS, mandor pun tidak bisa membuka aplikasi nya. Inikan aneh,"tanya sumber dengan nada heran. Sedang kan sebagai ke amanan juga di isi oleh danton."
Terkait dengan hal tersebut R. shoni Soebagio ketua DPD JWI mengatakan," Seperti yang disampaikan oleh Kasubag Humas bahwa mekanisme pemberian bonus ditetapkan oleh Head Office PTPN IV di Jakarta, bukan keputusan sepihak manajemen regional." Bagaimana mungkin selaku Hard Office bisa memutuskan dan menetapkan besarnya nomimal IJT kepada karyawan, kalo bukan berdasarkan hasil laporan APMS Unit kebun masing masing,"jelas Shoni.
Sampai dengan berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak SPBUN.
Sesuai Kode Etik Jurnalistik, media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan penjelasan atau tanggapan atas informasi yang disampaikan.(*)
