INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
TERNATE, Fakta62.info-
Di tengah menguatnya berbagai narasi dan kritik yang dinilai berpotensi menggerus marwah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, lembaga legislatif tersebut justru tercatat masih menjalankan fungsi legislasi dengan menggarap sedikitnya 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), 25 September 2026.
Dari jumlah tersebut, tiga Ranperda telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ketiganya yakni Ranperda tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, serta perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.
Sementara itu, sejumlah Ranperda lainnya masih berada dalam tahapan pembahasan. Materi yang dibahas mencakup berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.
Di antaranya Ranperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Analisis Dampak Lalu Lintas, Pelabuhan Pengumpan Lokal, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Penyelenggaraan Kearsipan, serta Penanggulangan Kemiskinan.
DPRD juga tengah membahas perubahan Perda tentang HIV/AIDS, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik, serta penggunaan dan perlindungan aksara, bahasa dan sastra Ternate.
Kritik Jangan Memutus Rekam Kerja
Deretan agenda legislasi tersebut menjadi bagian dari rekam kerja DPRD yang perlu diperhitungkan dalam melihat kinerja lembaga secara utuh.
Kritik terhadap DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik idealnya tidak berhenti pada narasi atau persepsi, melainkan juga melihat proses, agenda, pembahasan hingga produk kebijakan yang telah dikerjakan lembaga tersebut.
Apalagi fungsi DPRD tidak hanya berkaitan dengan legislasi. Berdasarkan kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD juga menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan.
Karena itu, perdebatan mengenai kinerja DPRD Kota Ternate semestinya ditempatkan dalam ruang yang terbuka dan berbasis data. Jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas, masyarakat tentu memiliki hak untuk mengkritik dan meminta pertanggungjawaban.
Namun pada saat yang sama, berbagai proses dan produk kerja yang telah berjalan juga menjadi bagian penting yang tidak semestinya diabaikan.
Di tengah dinamika politik daerah dan derasnya kritik dari berbagai pihak, DPRD Kota Ternate tetap memiliki pekerjaan besar untuk memastikan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran berjalan efektif serta benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Wartawan: Aby Pers
Editor: Said Pers
