Irigasi yang dibangun sejak 1993 oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi seharusnya menjadi tulang punggung pengairan ribuan hektare sawah. Namun, kondisi di lapangan jauh panggang dari api; irigasi ini nyaris tak berfungsi, mengubah harapan petani menjadi kekecewaan mendalam.
Debit air dari sumber irigasi Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, dilaporkan mengalami kemacetan parah selama bertahun-tahun. Petani mengeluhkan aliran air yang sering terhenti, memaksa mereka mencari sumber air pegunungan alternatif, bahkan hingga larut malam."Kami terpaksa berburu air sampai tengah malam. Kadang rebutan sama tetangga karena airnya terbatas," keluh seorang petani dari Siulak Mukai yang enggan disebutkan namanya.
Kekesalan petani memuncak terhadap pihak pengamat, juru irigasi, dan penjaga pintu air yang diduga tidak menjalankan tugasnya secara maksimal. Mereka dituding hanya datang untuk mengambil dokumen tanpa melaporkan kondisi riil irigasi kepada atasan. "Gaji diterima, kerja tidak maksimal, lebih baik dipecat saja," ungkap seorang petani penuh kekecewaan, menyiratkan adanya indikasi kelalaian dalam menjalankan tugas.
Kecurigaan kuat muncul di kalangan petani Kerinci terkait dugaan penyimpangan dalam pemeliharaan irigasi. Dana O&P yang mestinya dialokasikan besar, diduga hanya digunakan untuk kegiatan minim seperti pembersihan permukaan saluran dari rumput liar. Sementara perbaikan fundamental, seperti pengerukan sedimen, perbaikan dinding saluran yang retak, atau penggantian pintu air yang rusak, disebut-sebut tak pernah dilakukan secara serius dan transparan.
Akibatnya, banyak ruas saluran dangkal akibat sedimentasi, dinding saluran bocor, dan pintu air tak berfungsi. Efisiensi penyaluran air pun sangat rendah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi penggunaan dana pemeliharaan dan dugaan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan pribadi di balik kerusakan irigasi ini, sebuah praktik yang dapat digolongkan sebagai kongkalikong.
Situasi kritis ini berdampak langsung pada petani yang sangat bergantung pada irigasi untuk hasil panen padi mereka. Kurangnya pasokan air yang memadai meningkatkan risiko gagal panen atau penurunan produksi drastis, yang tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Kerinci. Penurunan produksi padi dapat memicu kenaikan harga beras, yang akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas.
Para petani mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI Jambi untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pemeliharaan irigasi D.I. Siulak Deras jalur kanan. Mereka menuntut tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti bersalah demi memulihkan kepercayaan masyarakat dan memastikan ketersediaan air yang lancar, merata, dan memadai. Ketersediaan air yang memadai dinilai menjadi kunci bagi keberlanjutan pertanian padi di Kerinci dan kesejahteraan petani.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait dana pemeliharaan O&P dari pihak terkait, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen Teknis (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Jambi, Bapak David Partonggo Oloan Marpaung, S.T., MPSDA.
(S boy)
.png)
