fakta62.info
GUNUNGKIDUL – Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi sorotan warga. Sejumlah masyarakat mengeluhkan pelayanan yang dinilai belum optimal, khususnya terkait ketidaksiapan petugas di meja layanan setelah jam istirahat, meski jam operasional telah dimulai kembali.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (23/12/2025). Berdasarkan pantauan di lokasi, pelayanan seharusnya kembali berjalan normal pada pukul 13.00 WIB. Namun, saat warga mulai mengantre untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan, sejumlah meja layanan tampak belum diisi petugas.
Situasi itu memicu keluhan warga yang telah menunggu sejak siang. Beberapa di antaranya mempertanyakan kehadiran petugas pelayanan yang belum berada di tempat, padahal jam layanan sudah resmi dibuka.
Salah seorang warga menyampaikan protes kepada petugas keamanan yang berjaga di area pelayanan. Ia mempertanyakan alasan kosongnya meja layanan saat antrean mulai terbentuk.
“Ini sudah jam pelayanan, tapi kok meja layanan masih kosong. Warga sudah menunggu,” ujar warga tersebut.
Menanggapi hal itu, petugas keamanan mengarahkan warga untuk menyampaikan keluhan kepada pihak yang disebut sebagai atasan atau penanggung jawab pelayanan. Warga kemudian mendatangi meja tersebut untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
Di hadapan petugas, warga kembali menyuarakan keberatannya. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pelayanan masyarakat.
“Semua yang datang ke sini punya kepentingan. Kalau pelayanan tidak langsung berjalan, tentu urusan warga jadi lebih lama selesai,” ungkapnya.
Salah seorang pegawai Disdukcapil kemudian memberikan penjelasan bahwa sebagian petugas masih berada di ruang belakang untuk menyelesaikan pekerjaan internal.
“Sebentar ya Pak, pegawai masih di belakang, sedang mengerjakan pekerjaan,” ujarnya.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredakan keluhan. Warga kembali menegaskan bahwa petugas pelayanan semestinya berada di bagian depan saat jam operasional berlangsung.
“Kalau tugasnya pelayanan, seharusnya ada di depan. Pelayanan publik tidak boleh diperlambat,” tegasnya.
Sebagai instansi yang bersentuhan langsung dengan hak dasar administrasi warga—mulai dari perekaman e-KTP, pembuatan Kartu Keluarga, hingga pengurusan akta kelahiran dan kematian—Disdukcapil memiliki peran strategis dalam memastikan pelayanan berjalan cepat dan tepat waktu. Keterlambatan atau ketidaksiapan layanan berpotensi memperpanjang waktu tunggu masyarakat, termasuk warga yang datang dari wilayah pelosok Gunungkidul.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, manajemen waktu dan kehadiran petugas merupakan indikator penting dalam kualitas pelayanan publik. Kondisi meja layanan yang kosong saat jam operasional dinilai tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan tidak diskriminatif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Warga berharap adanya evaluasi internal di tubuh Disdukcapil Gunungkidul, khususnya terkait pengaturan jam kerja dan pembagian tugas pegawai. Penataan ulang sistem kehadiran petugas layanan dinilai penting agar pelayanan tetap berjalan meski sebagian pegawai harus menyelesaikan pekerjaan administratif di ruang belakang.
Masukan dan perhatian publik ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan pimpinan Disdukcapil, agar kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan tetap terjaga.
