Pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bantuan sebesar Rp900 ribu baru-baru ini di Desa Tanjung Mangedar, Dusun Kampung Jawa, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak warga merasa bantuan tidak tepat sasaran dan menimbulkan kecemburuan sosial.
Warga menduga ketidaknetralan Kepala Dusun Kampung Jawa dalam proses pendataan menjadi salah satu penyebab masalah ini. Beberapa warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan, sementara pemilik lahan persawahan sekitar lima hektar dan rumah gedung menerima bantuan.
Sejumlah warga mengaku mengalami konflik sosial karena perbedaan penerimaan bantuan. Fenomena ini menimbulkan kecurigaan adanya nepotisme dalam pendataan.
Warga berharap pihak Kecamatan memberikan arahan dan pengawasan agar pendataan bantuan PKH dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. "Kami berharap Kepala Dusun dapat bekerja dengan bijak agar bantuan tepat bagi yang membutuhkan," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Pihak Kecamatan diharapkan segera menindaklanjuti laporan ini agar konflik sosial di masyarakat tidak meluas dan distribusi bantuan kembali berjalan adil.
