KERINCI, FAKTA62.INFO ~ 11 Februari 2026 Atmosfer kerja di lingkungan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Sangir mendadak memanas. Hal ini dipicu oleh pengakuan mengejutkan dari Rini Sofia Rhudy, seorang Chef yang baru saja dinonaktifkan dari tugasnya di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
Melalui akun media sosial pribadinya, Rini secara terbuka mengungkap adanya dugaan praktik "mahar" atau pungutan liar dalam proses rekrutmen karyawan di instansi yang mengelola program strategis nasional tersebut.
Polemik ini bermula ketika manajemen SPPG Sangir mengeluarkan surat resmi tertanggal 10 Februari 2026 yang menyatakan bahwa Rini Sofia Rhudy resmi dirumahkan untuk waktu yang tidak ditentukan. Keputusan tersebut ditandatangani oleh pimpinan kolektif: Jeksi Setia Alvenki, S.S (Kepala SPPG Sangir), Chanli Putra Handika (PIC Yayasan), Fiona Patricia, S.Gz (Ahli Gizi), dan Defwan Permana, S.Pd (Asisten Lapangan).
Pihak manajemen berdalih bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi internal terkait kinerja dan kedisiplinan kerja. Selama masa penonaktifan, Rini dinyatakan tidak berhak menerima gaji, honorarium, maupun tunjangan lainnya.
Nyanyian Eks Chef: Isu Setoran Jutaan Rupiah
Tak terima dengan keputusan tersebut, Rini Sofia Rhudy melontarkan pernyataan tajam yang kini menjadi bola liar di tengah masyarakat. Ia membeberkan bahwa alasan "kinerja" yang dituduhkan kepadanya hanyalah permukaan, sementara ia menduga ada ketidaksenangan pihak tertentu terkait status rekrutmen dirinya yang tanpa biaya.
“,??uhang masuk gwe di dapur MBG di bayi uhang kepeng sekian juta,, aku masuk Idak ,tbo di gaji cheff paling gdeng gaji,,,, jadi ke nk inin Caro Uhang Idak senang,” tulis Rini dalam dialek lokal.
Pernyataan ini secara langsung mengarah pada dugaan praktik pembayaran uang hingga jutaan rupiah bagi warga yang ingin bekerja di dapur MBG Sangir. Rini juga merefleksikan situasinya dengan menyebut pengalaman masa lalunya di tempat lain: “Ini nyata karma untuk aku,, Dari dapur gunung tujuh aku berhenti Tampa salah dan sebab,,,😀😀😀”.
Aktivis Kerinci Desak Aparat Penegak Hukum
Isu ini segera memicu reaksi keras dari elemen masyarakat. Salah satu aktivis di Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa dugaan pungutan dalam program pemerintah tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mendesak pihak manajemen untuk memberikan transparansi penuh agar tidak terjadi fitnah atau kerugian negara.
"Seandainya dugaan ini terbukti, baik melalui pembayaran tunai maupun transfer bank oleh karyawan melalui pengurus dapur MBG, kami siap melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejari Sungai Penuh maupun Kapolres Kerinci," tegas sang aktivis.
Hingga laporan ini disusun, Wartawan Fakta 62 Info masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya jajaran manajemen SPPG Sangir yang menandatangani surat pemecatan tersebut. Upaya ini dilakukan guna memastikan kebenaran informasi serta menjunjung tinggi prinsip keberimbangan berita (cover both sides).
Wartawan membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak manajemen untuk memberikan hak jawab atau klarifikasi resmi guna menjaga profesionalitas pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik.
(S boy)
