Mimpi ribuan peserta yang ingin mengabdi memajukan ekonomi desa lewat seleksi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih 2026 seakan pupus sudah. Alih-alih menjadi ajang penyaringan pemimpin berkualitas, proses seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) ini justru berubah menjadi tontonan memalukan penuh kekacauan teknis, metode yang tidak masuk akal, dan jauh dari ukur kemampuan nyata. Banyak yang menilai, ujian ini bukan mencari orang cerdas, melainkan hanya mencari orang yang beruntung.
Keluhan meledak dari berbagai daerah, semuanya menunjuk satu hal, sistem yang dipakai rusak total dan sangat merugikan. Masalah paling serius yang membuat darah mendidih para peserta adalah fitur jawaban yang berubah sendiri secara ajaib. Banyak peserta bersaksi, jawaban yang sudah dipilih dan disimpan dengan benar, tiba-tiba berganti saat aplikasi macet atau mengalami error. Pertanyaan besar pun muncul, bagaimana mungkin hasil ujian dianggap sah dan akurat, kalau sistemnya sendiri tidak mampu menjaga data yang diinput peserta, Ini bukan ujian kemampuan, tapi ujian nasib.
Belum selesai dengan masalah itu, gangguan teknis datang bertubi-tubi. Mulai dari aplikasi yang lemot parah, layar yang membeku, sinyal yang hilang sepihak, hingga tombol pilihan yang tidak mau diklik. Konsentrasi hancur lebur. Yang lebih menyakitkan lagi, para pengawas di lokasi sama sekali tidak punya solusi. Alih-alih memperbaiki keadaan atau memberi penggantian waktu, mereka hanya menyuruh peserta lanjut saja seolah tidak ada yang salah. Padahal jelas, gangguan itu langsung mematikan peluang peserta meraih nilai baik.
Pukulan telak datang dari aturan waktu yang dinilai sangat tidak manusiawi dan tidak relevan sama sekali. Bayangkan peserta hanya diberi waktu sekitar 7 menit untuk mengerjakan 20 sampai 50 soal sekaligus. Ini adalah tes kemampuan manajerial, yang seharusnya menguji cara berpikir, analisis masalah, dan pengambilan keputusan hal yang butuh waktu untuk dipikirkan matang-matang. Tapi dengan waktu secepat kilat itu, ujian ini sama sekali tidak menguji kepintaran, melainkan hanya menguji secepat apa tangan bergerak asal pilih jawaban.
“Ini sama sekali bukan perekrutan calon manajer profesional, rasanya persis seperti ikut undian atau mengandalkan keberuntungan. Sejago apa pun Anda, secerdas apa pun Anda, kalau sistemnya abal-abal begini, hasilnya pasti gagal. Saya curiga besar ada permainan di balik proses ini,” tegas SR (34), salah satu peserta yang mengaku sangat kecewa dan merasa waktu serta usahanya sia-sia.
Di tengah badai protes yang makin menggunung, pernyataan resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM justru terdengar makin menusuk hati. Pihak kementerian hanya berkilah bahwa seleksi tetap menjunjung prinsip adil dan bebas titipan. Pernyataan itu terasa hambar dan seperti menutup mata dari kenyataan pahit di lapangan. Keadilan tidak cukup hanya dengan bebas titipan. Keadilan butuh sistem yang berfungsi, proses yang layak, dan cara ujian yang sesuai dengan tujuannya. Selama hal-hal dasar itu diabaikan, klaim keadilan hanyalah kata-kata kosong belaka.
Masyarakat pun kini bertanya-tanya dengan nada sinis, apakah mungkin pemerintah berharap punya manajer koperasi yang andal, jika cara mencarinya saja dikerjakan asal jadi, sistemnya rusak parah, dan metodenya meleset jauh dari sasaran. Ujian ini tidak hanya mengecewakan ribuan orang yang sudah bersiap mati-matian, tapi juga merampas kesempatan koperasi desa mendapatkan pemimpin yang benar-benar paham cara mengelola ekonomi rakyat.
Sudah saatnya proses ini dihentikan dan ditinjau ulang total. Sistem harus diperbaiki dari nol, metode diubah agar sesuai kompetensi, dan semua kecacatan ini dipertanggung jawabkan. Selama masih dipakai cara ujian yang sekarang, jangan harap lahir manajer hebat yang lahir hanya kekecewaan dan kecurigaan publik bahwa ada permainan kotor di balik layar.
Sy





