INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
MAKASSAR, Fakta62.info-
Lurah Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Herman, S.AP., menjelaskan secara terbuka terkait persoalan data penerima bantuan pangan beras yang belakangan menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia menegaskan bahwa sumber data penerima bantuan tidak berasal dari kelurahan, melainkan dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI, (8/10/2026).
Herman menjelaskan alasan mengapa sering terjadi ketidaktepatan data, seperti nama penerima yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili namun masih tercatat menerima bantuan.
"Datanya diambil dari BPS — Badan Pusat Statistik — dan itu dilakukan kunjungan pendataan langsung ke warga satu kali dalam 5 tahun. Bayangkan, dalam 5 tahun itu pasti ada yang meninggal, ada yang pindah keluar. Itulah sebabnya nama-nama tersebut masih tertulis di daftar, padahal warganya sudah tidak ada di tempat. Ini bukan kesalahan kelurahan, karena kami tidak pernah menyusun daftar tersebut."
Ia juga menegaskan bahwa peran kelurahan hanyalah membantu menyalurkan, bukan menentukan siapa yang berhak menerima.
"Bulog adalah pelaksana penyalurannya, dan datanya berasal dari Kemensos. Kelurahan hanya membantu memastikan bantuan sampai ke warga sesuai daftar yang diberikan. Kami tidak membuat daftar, kami tidak menghapus nama, dan kami tidak menambah nama."
Salah satu warga yang merasa namanya tidak masuk dalam daftar sempat datang menanyakan kejelasan kepada Lurah Barana. Setelah dijelaskan secara rinci mengenai asal-usul data dan mekanisme penyaluran, warga tersebut akhirnya memahami dan meminta maaf atas ketidakpahamannya.
"Beliau awalnya bertanya dengan emosi. Namun setelah saya jelaskan perlahan dan Bulog juga ikut menjelaskan, beliau langsung mengerti.Nuraeni bahkan meminta bantuan untuk menuliskan kalimat permohonan maafnya agar tidak lupa saat menyampaikannya. Itu menunjukkan bahwa masyarakat butuh penjelasan yang sabar, bukan dibiarkan bingung sendiri."
Untuk mencegah kesalahpahaman yang berulang, Lurah Barana meminta kepada pihak Bulog Kota Makassar untuk membuat narasi atau pernyataan video resmi yang menjelaskan secara lengkap aturan, petunjuk teknis, dan sumber data bantuan pangan beras tersebut.
"Saya minta agar pernyataan video itu dibuat dan dibagikan ke seluruh kelurahan se-Kota Makassar. Supaya warga bisa mendengar langsung dari pihak yang berwenang — dari mana datanya berasal, siapa yang menentukan penerima, dan ke mana harus bertanya jika ada masalah. Dengan begitu, tidak ada lagi tuduhan yang tidak pada tempatnya, dan kelurahan tidak lagi disalahkan atas hal yang bukan kewenangannya."
Terkait bantuan yang tidak tersalurkan karena warga tidak datang mengambilnya, Herman menjelaskan bahwa hal tersebut memiliki rentang waktu pengembalian yang sudah ditetapkan.
"Bantuan yang tidak diambil oleh penerima yang berhak, akan kami kembalikan ke Bulog dalam rentang waktu 2 hingga 3 bulan. Tidak boleh disimpan terlalu lama,sekarang cuma seminggu sudah di kembalikan dan tidak boleh dialihkan ke orang lain. Semuanya harus sesuai prosedur yang berlaku."
Herman berharap ke depannya komunikasi antara pemerintah pusat, Bulog, kelurahan, dan masyarakat semakin terjalin dengan baik sehingga program bantuan pangan beras ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Kita semua bekerja untuk masyarakat. Kalau ada yang tidak paham, kita jelaskan. Kalau ada yang salah data, kita perbaiki bersama. Semoga ke depannya tidak ada lagi keresahan yang tidak perlu, dan bantuan ini benar-benar sampai kepada yang paling membutuhkan." — Herman, S.AP., Lurah Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
Sulawesi Selatan
Jurnalist'"(Kul indah)
