Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Iklan


 

Audiensi Proyek RSUD Kerinci Buntu: Aliansi LSM dan Pers Tegaskan Marwah Jurnalis Dilindungi Undang-Undang, Siap Geruduk Tiga Titik Aksi

SANDRA BOY www.fakta62.info Valid, independen, terpercaya.
Selasa, 17 November 2026
Last Updated 2026-11-18T03:45:52Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??


 KERINCI, FAKTA62.INFO-

Forum audiensi antara gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan insan pers Kabupaten Kerinci dengan manajemen kontraktor pelaksana proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kerinci di Kafe Rindau, Semurup, berlangsung memanas dan berujung buntu.

​Pertemuan terbuka ini digelar sebagai tindak lanjut atas insiden pelarangan peliputan terhadap jurnalis di gerbang proyek yang sempat memicu polemik luas di tengah masyarakat.

​Berdasarkan dokumen resmi Berita Acara Serah Terima (BAST) Tapak/Lahan proyek yang diteken pada 02 Juni 2026, proyek Pembangunan/Renovasi RS Berkualitas di RSUD Kabupaten Kerinci (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan Batch 4) ini berdiri di atas lahan seluas 31,187\text{ M}^2 dengan batasan waktu pengerjaan selama 210 hari.

​Proyek bernilai fantastis yang bersumber dari APBN tersebut dikerjakan oleh penyedia PT PP Urban (Urban-Penta KSO) dengan Hengki Rachmana, ST, MT. selaku Manejer Proyek, serta melibatkan Rosa Gustina, ST sebagai Tenaga Ahli K3.

​Sementara dari pihak instansi pemerintah, penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mahdevie K., ST, MT.

​Namun dalam forum audiensi tersebut, manajemen kontraktor pelaksana hanya diwakili oleh Rully dan Wildan.

​Ketiadaan pimpinan tertinggi proyek maupun PPK Mahdevie K. secara langsung dalam meja audiensi tersebut memicu kekecewaan mendalam dan menjadi sorotan tajam dari para peserta.

​Dalam forum audiensi tersebut, aliansi insan pers memberikan penekanan keras mengenai insiden pelarangan peliputan yang sebelumnya terjadi di gerbang proyek Jalan Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak.

Jurnalis mengingatkan pihak kontraktor dan petugas di lapangan bahwa wartawan adalah pilar keempat demokrasi yang kedudukan, hak, dan kewajibannya dilindungi secara mutlak oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

​Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi kepada publik, pers memegang mandat konstitusional dan bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

​Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan, pelarangan, atau intimidasi terhadap kerja-kerja jurnalistik di lapangan bukan hanya mencederai kebebasan pers, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak publik atas keterbukaan informasi.

​Aliansi mendesak manajemen untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran di bawahnya agar menghormati marwah profesi wartawan yang dijamin oleh negara.

​Tidak hanya soal kebebasan pers, forum audiensi di Kafe Rindau berubah menjadi ajang bedah masalah yang membongkar berbagai karut-marut tata kelola proyek di lapangan.

​Aliansi mengungkap bahwa hampir seluruh pekerjaan di dalam proyek ini diserahkan kepada vendor atau pihak ketiga.


​Akibat sistem penyerahan ke vendor tersebut, ketika peserta audiensi mendesak diperlihatkannya dokumen resmi, perwakilan perusahaan tidak dapat memperlihatkan dokumen Delivery Order (DO) maupun bukti pembelian minyak industri yang sah.


​Gagalnya perusahaan membuktikan dokumen pembelian solar industri di hadapan forum memicu sorotan tajam terkait dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk operasional alat berat sejak awal proyek dimulai.


​Selain itu, aliansi menyoroti secara tajam bahwa sebagian besar armada yang mengangkut bahan material readymix ke lokasi proyek tidak memakai pelat nomor polisi lokal (pelat BH), melainkan menggunakan pelat luar daerah, yang turut dipertanyakan kontribusinya terhadap kepatuhan pajak kendaraan di daerah.
​

Peserta audiensi juga mempertanyakan legalitas kelengkapan izin tambang galian C baik tempat pembelian material readymix maupun material timbunan jalan, serta kepatuhan pajaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).


​Aliansi turut mengecam keras persoalan pembuangan sisa limbah readymix yang dibuang ke selokan atau parit hingga menumpuk di badan Jalan Jalur 2 Bukit Tengah, serta tumpahan material readymix yang berceceran di jalan kabupaten tepatnya di pendakian menjelang Kantor Dinas PUPR Kabupaten Kerinci.
​Perhatian dalam audiensi lantas bergeser pada sektor tenaga kerja dan spesifikasi teknis bangunan.

​Aliansi mengungkapkan bahwa hampir 60 persen pekerjaan di lokasi proyek tidak memberikan ruang atau hak kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) setempat untuk melakukan pekerjaan bongkar muat material dengan tenaga manusia, karena perusahaan mendatangkan buruh langsung dari Pulau Jawa.

​Di samping itu, peserta audiensi menyatakan sangat kecewa karena pihak perwakilan perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen resmi uji mutu beton (baik kuat tekan beton Fc 25 atau standar K300), baik berupa foto uji slump test maupun hasil uji laboratorium dari pihak independen.

​Mengacu pada ketentuan angka 2 dalam Berita Acara Serah Terima Lahan, proyek ini ditegaskan memiliki batas waktu penyelesaian selama 210 hari sejak penyerahan lahan pada 02 Juni 2026.

​Mengingat lambatnya progres serta karut-marut manajemen yang terungkap di meja audiensi, aliansi menegaskan bahwa proyek ini menggunakan uang rakyat, bersumber dari pajak rakyat melalui APBN.

​Peserta audiensi meyakini ada risiko perusahaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan secara tuntas sesuai kontrak pada akhir Desember 2026, yang dikhawatirkan berujung pada pengajuan addendum.

​"Kami dari LSM dan insan pers akan mengawasi secara ketat dan menghitung secara rinci berapa besar addendum yang harus dipertanggungjawabkan apabila proyek ini mangkrak," tegas perwakilan aliansi dalam forum tersebut.

​Menanggapi rentetan pertanyaan, kritik tajam, serta desakan pembuktian dokumen dari aliansi di meja audiensi, perwakilan PT PP Urban, Rully dan Wildan, hanya menyatakan akan menampung seluruh masukan dan aspirasi tersebut untuk segera dilaporkan kepada jajaran pimpinan pusat perusahaan.

​Kendati demikian, karena penjelasan di meja audiensi dinilai tertutup, mengambang, dan jauh dari memuaskan, gabungan LSM dan insan pers Kabupaten Kerinci menyatakan sikap tegas.

​Pertemuan di Kafe Rindau tersebut resmi dinyatakan buntu, dan aliansi menjadwalkan aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan dipusatkan di tiga titik strategis, yakni di Kantor Bupati Kerinci, Gedung DPRD Kabupaten Kerinci, serta di depan gerbang pintu masuk proyek RSUD Bukit Tengah yang terletak di Jalur 2, Desa Sungai Pegeh, Kecamatan Siulak. Aksi ini digelar guna mendesak keterbukaan informasi publik, evaluasi total manajerial, penertiban pengamanan di lapangan, hingga audit independen terhadap mega proyek RSUD Kerinci tersebut.

​Sebagai pilar keempat demokrasi, insan pers bersama elemen masyarakat Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk terus menyuarakan kebenaran dan transparansi anggaran negara. Pihak manajemen proyek senantiasa diberikan ruang untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, maupun hak jawab demi tegaknya prinsip pemberitaan yang akurat, berimbang, dan beretika. (S boy)

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Tidak ada komentar:

Iklan

-->