Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Iklan


 

Pejabat Teknis di Kerinci Sebut "Ini Pokir Dewan" Saat Konfirmasi Proyek Fisik 2026

SANDRA BOY www.fakta62.info Valid, independen, terpercaya.
Kamis, 19 November 2026
Last Updated 2026-11-21T03:44:22Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates
INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??


 

KERINCI, FAKTA62.INFO-

Sejumlah aparatur teknis pengelola anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, menyampaikan keterangan singkat bernada halus saat dikonfirmasi wartawan mengenai pelaksanaan paket pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2026. Di lapangan maupun di kantor dinas, PPTK, PPK, hingga pengawas lapangan beberapa kali melontarkan frasa "ini Pokir Dewan" ketika dimintai penjelasan terkait sejumlah kegiatan.


​Keterangan tersebut muncul saat penelusuran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan lokasi pekerjaan yang mencakup normalisasi, aspal goreng, pembukaan jalan baru, pemasangan paving block, tembok penahan, serta pekerjaan konstruksi lainnya.


​Dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah, Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan daftar usulan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses anggota dewan untuk dibahas bersama pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pada tahap pelaksanaan teknis, tanggung jawab administrasi kontrak, spesifikasi teknis, dan pengendalian mutu pekerjaan berada pada perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran bersama PPK, PPTK, pengawas lapangan, serta pihak penyedia jasa sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.


​Ketika dimintai konfirmasi mengenai sejumlah paket kegiatan di lapangan dan di lingkungan dinas, beberapa narasumber di level PPTK, PPK, dan pengawas lapangan menjawab dengan kalimat singkat berbunyi "ini Pokir Dewan" dengan intonasi yang cenderung datar dan berhati-hati. Pola jawaban serupa juga terlihat pada sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan usulan wilayah, penyesuaian anggaran, maupun penanganan darurat yang berjalan pada tahun anggaran berjalan.


​Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai garis batas pertanggungjawaban antara proses pengusulan aspirasi politik dan akuntabilitas eksekusi birokrasi. Apabila asal usul usulan sering dijadikan rujukan singkat saat pelaksanaan atau kualitas kegiatan ditanyakan, publik berisiko kehilangan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab penuh atas mutu fisik, ketepatan volume, serta kesesuaian pekerjaan dengan dokumen kontrak.


​Pada saat yang sama, gambaran data pengadaan di LPSE/SPSE Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 juga menunjukkan perlunya pembacaan yang cermat dan menyeluruh. Dari rekap terbatas atas contoh paket dan pagu yang teridentifikasi pada potongan data yang tersedia, tercatat 16 item/titik terhitung pada beberapa jenis pekerjaan fisik dengan total pagu yang baru terbaca secara eksplisit sebesar Rp1.042.180.000.


​Rincian angka yang tertulis secara eksplisit pada potongan data contoh tersebut meliputi normalisasi sebesar Rp131.150.000 untuk satu item berpagu, aspal goreng sebesar Rp139.890.000 untuk satu item berpagu dari enam item contoh yang mencakup aspal goreng atau lanjutan serta lapen, buka jalan baru sebesar Rp540.000.000 untuk tiga item yang masing-masing bernilai sekitar Rp180.000.000 dari empat item contoh, paving block sebesar Rp99.990.000 untuk satu item berpagu dari dua item contoh, dan tembok penahan sebesar Rp131.150.000 untuk satu item berpagu dari tiga item contoh. Sementara itu, sejumlah item lain serta kelompok paket fisik lainnya belum mencantumkan nominal pagu pada potongan data contoh tersebut.


​Angka Rp1.042.180.000 dan 16 item/titik tersebut merupakan penjumlahan terbatas dari data contoh yang tersedia, bukan angka total keseluruhan SiRUP maupun SPSE Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 lintas seluruh OPD. Dalam praktik pengadaan, satu paket pekerjaan dapat terdiri atas satu atau beberapa lokasi, sebagian paket diproses melalui metode non-tender atau pengadaan langsung, dan sebagian lainnya mengalami pembaruan, pengulangan, pembatalan, atau masuk dalam penyesuaian anggaran.


​Keterbukaan rekapitulasi data SiRUP dan SPSE per OPD menjadi rujukan penting untuk mencocokkan antara rencana umum pengadaan, nilai pagu, metode pemilihan penyedia, serta kondisi fisik di lapangan. Kejelasan peran PPK, PPTK, dan pengawas lapangan dalam mengawal spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya juga menentukan sejauh mana setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.


​Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci maupun kepala OPD terkait mengenai dasar pengusulan, mekanisme verifikasi teknis, serta pembagian tanggung jawab pengendalian mutu atas paket-paket yang disebut berasal dari usulan Pokir tersebut. Fakta 62 Info membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan penyampaian data resmi dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci, OPD terkait, PPK, PPTK, maupun pengawas lapangan sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan dana publik bersumber dari pajak masyarakat Kabupaten Kerinci memberikan manfaat nyata bagi warga. (S boy)

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Tidak ada komentar:

Iklan

-->