INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
BENGKALIS, Fakta6.info-
Aktivitas jual beli dan pembabatan kawasan hutan Cagar Biosfer serta zona inti konservasi di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis berlangsung secara terang-terangan dan tanpa hambatan.
Publik kini bertanya-tanya: Ada apa dengan Polres Bengkalis? Mengapa dugaan mafia tanah yang diduga dilakukan Juliandi Napitupulu seakan-akan kebal hukum.
Sumber mengatakan melalui siaran pers Kamis (12/11/2026)
Berdasarkan pantauan di lokasi dengan koordinat 10°19'60" Lintang Utara, 101.3725" Bujur Timur, pembukaan lahan terus berjalan dan diperkirakan telah merambah kawasan hutan seluas ratusan hektar.
Kendati fakta di lapangan terang-terangan terlihat dan telah diberitakan media daring di Riau, belum ada langkah hukum yang tegas terhadap pelaku jual beli lahan. Hal ini memicu pertanyaan tajam dari masyarakat:
"Kapolres Bengkalis tak ada nyali aksi? Ratusan hektar hutan lindung dibabat dan diperjualbelikan terang-terangan, tapi tidak ada yang ditindak. Yang menjadi pertanyaan publik, Siapa yang melindungi mereka?"
Hasil informasi dilapangan, Rabu 11 Nopember 2026. Salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan nama Juliandi Napitupulu cukup dikenal disini bekerjasama dengan Pemilik Alat berat Bambang,lahan di kawasan Cagar Biosfer dan zona inti konservasi di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana dia yang kelola selama ini.
" Lahan-lahan ini ditawarkan satu pancangnya puluhan juta termasuk dengan biaya ongkos alat berat untuk membersihkan kayu -kayu hutan, baru-baru ini Juli ada jual sekitar 200 hektar kepada seorang pengusaha asal Padang. Nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp750 juta." ucap warga kepada awak media.
Sejauh ini, Kapolres Bengkalis dijabat oleh AKBP Eko Rubiyanto, SH, SIK. MH belum ada menindak lanjuti alias turun kelapangan, padahal sudah ada yayasan lingkungan hidup melaporkan aktivitas tersebut tapi jalan ditempat. (red)
Kami tidak tau apakah aktifitas mereka mendapat perlindungan dari oknum aparat hukum. Jelasnya aktivitas perambahan hutan justru semakin meluas dan tidak ada langkah hukum yang terlihat .
Publik kini mendesak pihak berwenang, termasuk Polres Bengkalis maupun Ditreskrimsus Polda Riau dan instansi terkait, untuk segera menindaklanjuti laporan ini, mengamankan lokasi, dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat termasuk dugaan keterlibatan oknum aparat hukum yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal ini.(red)
Sumber Siaram Peers
