.png)
Demonstrasi tersebut digelar untuk menyoroti dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap puluhan pekerja jasa keamanan yang disebut-sebut belum menerima hak kompensasi setelah dua tahun bekerja sebagai tenaga outsourcing di perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas tersebut.
Koordinator umum aksi, Rizki Firmanda, mengatakan bahwa sedikitnya 60 orang pekerja keamanan belum memperoleh penyelesaian hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
“Kami menuntut penegakan keadilan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jika perusahaan sebesar McDermott saja tidak patuh, tentu menjadi preseden buruk bagi perusahaan lain di Batam,” ujar Rizki saat ditemui, Jumat (1/8/2025).
Penggunaan Bahasa Asing dalam Kontrak
Selain persoalan kompensasi, Aliansi juga menyoroti penggunaan bahasa asing dalam dokumen kontrak kerja tanpa terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia. Hal ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi di wilayah hukum Indonesia.
Menurut Rizki, praktik ini bisa merugikan pekerja yang tidak memahami bahasa dalam kontrak yang mereka tandatangani. “Pekerja berhak memahami isi kontrak mereka. Jika menggunakan bahasa asing tanpa terjemahan resmi, hal itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merendahkan martabat pekerja Indonesia,” ujarnya.
Soroti Peran Disnaker
Aliansi juga mengkritik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam yang dinilai kurang aktif melakukan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait pekerja alih daya (outsourcing). Mereka meminta agar instansi tersebut bertanggung jawab dalam menjamin hak dan perlindungan bagi tenaga kerja lokal.
“Jika pengawasan ketenagakerjaan tidak berjalan dengan optimal, siapa yang bisa memastikan hak-hak buruh terpenuhi?” ujar salah satu koordinator lapangan dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan.
Untuk itu, Aliansi mendesak keterlibatan langsung dari Satgas PHK Republik Indonesia dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Partisipasi Mahasiswa dan Pemuda
Aksi ini akan melibatkan unsur mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi di Kepulauan Riau. Mereka mengklaim gerakan ini sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap isu keadilan sosial dan perlindungan buruh di daerah perbatasan seperti Batam.
“Batam tidak boleh menjadi zona abu-abu bagi hak buruh. Generasi muda harus menjadi suara moral untuk menolak praktik eksploitasi dalam bentuk apa pun,” kata Rizki.
Hingga laporan ini disusun, pihak PT McDermott Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Adapun pihak Kepolisian Daerah Kepri menyatakan telah menerima surat pemberitahuan aksi dan akan menyiagakan personel pengamanan untuk memastikan demonstrasi berlangsung aman dan tertib.
