.png)
Kerinci, fakta62.Info
Sejumlah proyek pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Kabupaten Kerinci, Jambi, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek yang tersebar di 21 titik, khususnya di Kecamatan Gunung Kerinci dan Siulak Mukai, diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan terkesan terburu-buru.
Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa bangunan fisik irigasi sudah menunjukkan kerusakan dan kurangnya ke dalam pondasi. Petani dan warga setempat juga mengeluhkan kualitas material yang digunakan, yang dinilai tidak memenuhi standar. Akibatnya, proyek yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Di Kecamatan Gunung Kerinci, beberapa kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang menjadi pelaksana proyek antara lain P3A Air Jenih di Desa Danau Tinggi dan P3A Maju Bersama di Desa Simpang Tutup. Sementara itu, di Kecamatan Siulak Mukai, proyek dikerjakan oleh kelompok seperti P3A Harapan Baru di Desa Mukai Pintu dan P3A Tunas Harapan di Desa Talang Tinggi.
Sejumlah petani menilai hasil pekerjaan dari kelompok-kelompok tersebut belum memuaskan dan mengkhawatirkan daya tahan bangunan.
"Kualitasnya terlihat lemah. Saluran irigasi ini kami khawatirkan tidak akan bertahan lama, apalagi jika hujan deras turun," ujar salah seorang petani di Kecamatan Gunung Kerinci yang meminta namanya tidak disebutkan demi keamanan.
Padahal, proyek-proyek ini dibiayai oleh anggaran negara dengan tujuan utama untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jika pengerjaan dilakukan secara asal-asalan, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Pengawasan diminta tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pemeriksaan kualitas fisik di lapangan untuk memastikan uang negara digunakan secara tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun pihak terkait, baik dari pemerintah daerah, dinas terkait, maupun perwakilan kelompok P3A yang berhasil dihubungi untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi.
(S boy)
