Karimun, fakta62.info–
Polemik tunda bayar terhadap pihak ketiga, yakni para kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, hingga kini belum mendapat kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Karimun.
Wisnu Hidayatullah menilai Bupati dan Wakil Bupati Karimun tidak transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah.
“Fakta hari ini jelas, fasilitas dan proyek yang dikerjakan kontraktor sudah dipakai dan dinikmati masyarakat. Tetapi hak kontraktor masih tertunda. Padahal kontraktor butuh kejelasan dan hari ini mereka menanggung beban serta keresahan besar, karena sudah mengeluarkan modal besar untuk pembangunan.
Kalau ada narasi tunda bayar itu warisan bupati lama, seharusnya pemimpin sekarang berani terbuka. Jangan tutup-tutupi. Cukuplah bercermin pada Bupati Siak yang berani transparan soal keuangan daerah,” tegas Wisnu.
Ia juga menyoroti DPRD Karimun yang hingga kini belum bersuara. Menurutnya, fungsi kontrol legislatif seakan lumpuh karena tidak ada satupun pimpinan maupun anggota DPRD yang berani membuat pernyataan terkait masalah serius ini.
“Dari level provinsi saja, hanya Dr. Yusrizal yang berani menyuarakan isu tunda bayar ini. Sedangkan DPRD Karimun diam seribu bahasa. Padahal rakyat butuh kejelasan,” tambahnya.
Lebih jauh, Wisnu mengajak seluruh kontraktor untuk bersatu menuntut kejelasan.
“Kalau hari ini Bupati masih tidak memberikan tanggapan, maka saya mengajak kawan-kawan kontraktor untuk melakukan aksi bersama. Jika perlu, kita akan melayangkan somasi resmi agar hak kontraktor benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Wisnu menegaskan, Pemkab Karimun harus segera bersikap transparan agar masalah tunda bayar kontraktor tidak terus menjadi beban dan keresahan di tengah masyarakat
