INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
Sungai Penuh, Fakta62.Info-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menemukan potensi kerugian negara mencapai Rp404.332.458,59 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh dalam Audit Tahun Anggaran 2024. Temuan fantastis ini berasal dari kekurangan volume, mutu pekerjaan, dan denda keterlambatan pada sebelas paket pekerjaan infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ).
Meskipun realisasi anggaran JIJ Dinas PUPR terbilang sangat tinggi, mencapai Rp54,67 miliar (99,28%) dari total Rp55,06 miliar, kualitas hasil pekerjaan justru menuai masalah. Secara rinci, BPK mencatat kekurangan volume dan mutu pekerjaan sebesar Rp391.573.000,00 dan kekurangan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp12.759.458,59.
Sebelas paket pekerjaan yang diuji petik memiliki total nilai kontrak Rp14,95 miliar. Proyek Peningkatan Jalan Depati Dua Nenek oleh CV FK menjadi sorotan utama karena ditemukan kekurangan terbesar, yakni mencapai Rp264,3 Juta pada satu paket pekerjaan. Selain itu, beberapa perusahaan, termasuk CV FK dan CV AB, berulang kali terlibat dalam temuan kekurangan volume dan mutu pada lebih dari satu proyek. CV RPM juga dikenai denda keterlambatan selain kekurangan mutu.
Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, Kholik Munawar, S.T., M.Si., hingga berita ini diturunkan memilih bungkam dan mengabaikan desakan publik dan media untuk memberikan penjelasan.
Menanggapi temuan ini, masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk bertindak. "Kerugian yang mencapai Rp404 juta ini jelas-jelas uang rakyat. Kami meminta Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak menunggu. Usut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang tersembunyi di balik kekurangan volume dan mutu ini! Jangan biarkan pengembalian uang oleh kontraktor menghapus potensi pidana," tegas Wandi Adi, Ketua PKN Kerinci dan Sungai Penuh. Kekurangan volume dan mutu ini diperingatkan BPK dapat menurunkan fungsi dan umur pakai infrastruktur serta meningkatkan biaya perawatan di masa depan.
Lanjut wandi, menegaskan bahwa terjadinya kekurangan Volume dan mutu pada pekerjaan fisik terkhusus pada PUPR kota sungai penuh, hal ini menunjukkan kelalaian kepala Dinas PUPR selaku PA kurang optimal dalam mengendaliakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Publik kini menanti tindakan tegas dari Wali Kota Sungai Penuh dan langkah hukum dari APH untuk membongkar tuntas skandal 11 proyek di Dinas PUPR ini.
(S boy)
