INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
Tuntaskan Mandat UU, Eksekutif-Legislatif Pimpinan Monadi dan Irwandri Tekankan Akuntabilitas Anggaran
KERINCI, FAKTA62.INFO-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci menunjukkan komitmennya terhadap kepatuhan regulasi dengan menggelar Rapat Paripurna IV Penyampaian dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 hingga larut malam. Sidang yang dilaksanakan pada Minggu (30/11/2025) malam di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kerinci tersebut merupakan langkah percepatan untuk menjamin penetapan anggaran tidak melewati batas waktu yang ditetapkan undang-undang.
Agenda utama Paripurna adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Ranperda APBD 2026 antara pihak legislatif dan eksekutif. Proses ini vital untuk memastikan seluruh tahapan penyusunan anggaran berjalan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menuntut ketepatan waktu pengesahan demi efektivitas pembangunan.
Kehadiran Pejabat Kunci dan Komitmen Pembangunan
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, SE., MM, didampingi oleh dua Wakil Ketua DPRD, H. Boy Edwar dan dr. Surmila Apri Yulisa. Kehadiran penuh pimpinan dewan ini menegaskan keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kerinci, hadir Bupati Monadi, S.Sos, M.Si., bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kerinci, Zainal Efendi, S.P., M.Si. Seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, komisi-komisi teknis, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga terlihat hadir, menandakan kesiapan teknis dalam pembahasan anggaran.
Dalam paparannya, Bupati Monadi, S.Sos, M.Si., menguraikan garis besar kebijakan pembangunan daerah tahun 2026. Ia menegaskan bahwa anggaran yang diajukan berfokus pada empat pilar utama:
1. Penguatan Infrastruktur Dasar untuk konektivitas daerah.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di sektor kesehatan dan pendidikan.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal melalui sektor pertanian dan pariwisata.
4. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat secara merata.
Keputusan menyelenggarakan sidang Paripurna hingga malam hari menarik perhatian publik. Menanggapi hal ini, Sekretaris DPRD (Sekwan) Jondri Ali, SE., M.Si., menjelaskan bahwa langkah ini diambil semata-mata karena dikejar oleh tenggat waktu penetapan APBD.
“Rapat paripurna malam ini memang kita gelar karena dikejar waktu. Ini adalah upaya percepatan yang harus kami tempuh demi kepentingan daerah. Kami berkomitmen untuk tidak menunda proses ini,” jelas Sekwan. Ia juga memastikan bahwa seluruh dokumen Rancangan APBD telah disiapkan secara lengkap dan telah melalui verifikasi awal untuk siap dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Irwandri menutup agenda dengan menekankan pentingnya komitmen bersama.
“Paripurna malam ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kerinci tahun 2026. DPRD dan Pemerintah Daerah berkomitmen menyelesaikan Ran-APBD 2026 secara tepat waktu, transparan, dan sesuai regulasi,” tegas Irwandri, memastikan proses penyusunan anggaran di Kerinci berjalan di bawah prinsip akuntabilitas publik yang tinggi.
Dengan rampungnya penandatanganan Nota Kesepakatan ini, tahap selanjutnya adalah pembahasan detail di tingkat Badan Anggaran sebelum akhirnya disahkan menjadi Perda APBD 2026, yang akan menjadi pedoman resmi pembangunan daerah selama satu tahun ke depan.
(S boy)
