INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
Muara Enim, Fakta62.info-
Aroma kejanggalan dalam proyek lanjutan pembangunan pagar Kantor Kepala Desa Melilian, Kecamatan Gelumbang, semakin menyengat. Setelah sebelumnya diberitakan bahwa nama perusahaan pada papan informasi proyek tidak sinkron dengan data LPSE, kini fakta di lapangan semakin mengejutkan: dalam dua hari, papan proyek berganti dua versi nama perusahaan pelaksana.
Peristiwa ini bukan sekadar kekeliruan teknis. Ini proyek APBD-P 2025 dengan nilai hampir Rp200 juta - anggaran publik yang seharusnya menjunjung asas transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas.
Pratama. Pada Jumat, 28 November 2025, papan proyek pertama berdiri dengan rapi. Tercantum jelas nama pelaksana CV. Dika Pratama, lengkap dengan informasi nilai kontrak, waktu pelaksanaan 40 hari, serta sumber anggaran dari APBD-P 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim.
Tanpa pengumuman, tanpa klarifikasi, papan proyek itu diganti. Nama pelaksana berubah menjadi CV. Berkah Yakin. Hanya dalam hitungan jam, identitas perusahaan pada proyek bernilai ratusan juta itu berubah seolah proyek ini hanyalah kegiatan kecil tanpa konsekuensi.
Warga yang menyaksikan langsung perubahan mendadak ini mengaku heran bahkan khawatir.
Mengapa dua perusahaan berbeda tercantum dalam dua hari berturut-turut?
Apakah ini kesalahan fatal, ketidakteraturan administrasi, atau ada sesuatu yang coba disembunyikan?
Mengapa informasi dasar seperti papan proyek saja tak konsisten, padahal itu kewajiban hukum?
Fenomena gonta-ganti papan proyek ini oleh warga disebut sebagai “tanda bahaya” bagi tata kelola anggaran publik. Jika papan informasi - yang seharusnya menjadi alat transparansi utama - dipermainkan, apakah pengerjaan fisiknya bisa dijamin sesuai spesifikasi?
Kepala Desa Melilian di konfirmasi perihal siapa Pemborong/Kontraktor Mengungkapankan "punya sangkut" Uajrnya
Namun saat di konfirmasi Perihal Dua papan Plang Proyek di Ganti Dalam Beberapa jam belum ada respon Hingga Berita Ini Di tayangkan
Dengan dinamika mencolok seperti ini, publik berharap pejabat terkait memberikan penjelasan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jika hal kecil saja sudah membingungkan, bagaimana dengan hal besar?”
Media ini akan kembali menayangkan berita lanjutan bila pihak terkait memberikan keterangan resmi.
Liputan : Edo Wilantara
