INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
Pangkalpinang, Fakta62.info-
Markas Besar TNI merespon kritik terkait keterlibatan personel militer dalam penindakan tambang Timah ilegal di Bangka Belitung . kapuspen TNI Mayjen ( Mar ) Freddy Ardianzah menegaskan langkah tersebut legal dan konstitusional ." Keterlibatan TNI memiliki dasar hukum jelas , ini tugas negara menjaga kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional ," kata Fredy Sabtu ( 22/11/2025 )
Fredy merinci landasan hukumnya : Perpres No 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan Hutan ( PKH ) yang secara eksplisit melibatkan TNI dalam satgas gabungan serta UU TNI No : 3 Tahun 2025 pasal 7 ayat (2) terkait operasi Militer selain perang ( OMSP ), jubir Kemhan Kolonel Rico Ricardo menambahkan bahwa keterlibatan ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya imparsial mengecam keras operasi ini , Direktur Imparsial , Ardi Manto , menilai penertiban tambang adalah tanah penegakan Hukum sipil , yang menjadi wewenang Polri dan kejaksaan , bukan fungsi Pertahanan.
" Keterlibatan TNI dalam operasi ini adalah pelanggaran serius terhadap mandat institusi dan bentuk penyimpangan kewenangan ," kritik Ardi .
Fakta62 ( TR )
