KERINCI, FAKTA62.INFO – Dalam upaya menyelaraskan regulasi pusat dengan kebutuhan lokal, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kerinci, Ir. H. Boy Edwar, MM., menghadiri forum strategis Focus Group Discussion (FGD) yang membedah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan secara kolaboratif di Ruang Rapat IAIN Kerinci, Rabu (25/2/2026).
Forum ini menjadi krusial karena menghadirkan berbagai pemangku kepentingan utama, mulai dari Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, hingga jajaran akademisi dan unsur Forkopimda.
Menjembatani Teori dan Implementasi
Dalam pandangannya, Boy Edwar menegaskan bahwa lahirnya sebuah aturan baru dari pemerintah pusat seringkali memerlukan adaptasi dan interpretasi yang tepat di tingkat daerah. Kehadiran kalangan akademisi dari IAIN Kerinci dianggap sebagai langkah cerdas untuk memberikan sudut pandang objektif terhadap substansi dan implikasi hukum dari PP tersebut.
"Kita tidak ingin sebuah regulasi justru menjadi hambatan administratif di daerah. Melalui FGD ini, kita menyamakan persepsi agar setiap butir pasal dalam PP Nomor 55 Tahun 2026 dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang operasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Boy Edwar di sela-sela diskusi.
Kolaborasi Tiga Pilar: Legislatif, Eksekutif, dan Akademisi
Boy Edwar menyoroti bahwa sinergi tiga pilaryakni fungsi pengawasan legislatif, eksekusi kebijakan oleh pemerintah daerah (eksekutif), dan kajian ilmiah dari perguruan tinggi adalah kunci keberhasilan pembangunan. Ia menilai, langkah IAIN Kerinci memfasilitasi dialog ini adalah bentuk nyata kontribusi kampus terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Lebih lanjut, politisi senior ini berharap hasil diskusi tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi menjadi referensi konstruktif bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
"Hasil diskusi ilmiah ini akan kami jadikan masukan strategis untuk merumuskan langkah tindak lanjut di daerah. Tujuannya jelas, agar implementasi peraturan tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan kearifan serta kebutuhan riil warga Kabupaten Kerinci," tambahnya dengan tegas.
Senada dengan hal tersebut, kehadiran para pimpinan daerah dan tokoh masyarakat dalam forum ini menunjukkan adanya komitmen kolektif untuk mengawal transparansi regulasi. Diskusi berlangsung dinamis, menelaah potensi tantangan sekaligus peluang yang dibawa oleh aturan baru tersebut bagi akselerasi pembangunan di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh.
Penutupan agenda FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang akan diajukan sebagai basis penyusunan kebijakan teknis di tingkat daerah, memastikan bahwa transisi aturan tetap berjalan kondusif.
(S boy)
