Kerinci, Fakta62.Info – Krisis lingkungan yang melanda Danau Kerinci pasca beroperasinya empat turbin PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) kini memasuki babak baru. Ketegangan memuncak setelah serangkaian pertemuan antara pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dinilai tidak memberikan solusi konkret atas lumpuhnya ekonomi warga serta ketidakjelasan kontribusi daerah.
Gugatan Transparansi PAD: "Siapa yang Diuntungkan?"
Dalam forum coffee morning yang digelar di Hotel Mahkota, Kota Sungai Penuh pada Kamis (5/2/2026), aktivis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat melontarkan kritik keras terkait transparansi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan tajam tertuju pada pembagian hasil Pajak Air Permukaan (PAP) termasuk air yang digunakan untuk kebutuhan mendasar seperti konsumsi dan mandi serta pajak kendaraan alat berat.
Aktivis mengungkapkan kekecewaannya karena pajak-pajak tersebut disinyalir mengalir langsung ke kas Pemerintah Provinsi, sementara Kabupaten Kerinci sebagai daerah terdampak dianggap hanya mendapatkan beban kerusakan lingkungan.
"Pihak berwenang, termasuk Bupati Kerinci, Monadi, dan DPRD harus transparan terhadap hajat hidup orang banyak. Legitimasi kedudukan pejabat publik ada pada kepercayaan rakyat, jangan hanya duduk di kursi empuk sementara rakyat menderita," tegas salah satu perwakilan aktivis di lokasi. Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT KMH yang dipimpin oleh Asrori belum memberikan rincian angka pasti mengenai besaran kontribusi PAD khusus bagi Kabupaten Kerinci.
Data Teknis vs Realita Ekologis Lapangan
Berdasarkan dokumen teknis Regulating Weir (Bendung Pengatur) yang dipaparkan perusahaan, PT KMH memiliki parameter elevasi operasional sebagai berikut:
* Volume Penyimpanan Aktif: Mencapai 68,92 juta m^3 pada periode Juni-September guna menunjang operasional turbin.
* Full Supply Level (F.S.L): Berada pada elevasi 784,20 meter di musim puncak.
Namun, data tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang disampaikan oleh Ruslan, Ketua LSM Cakrawala. Ruslan memaparkan bahwa untuk menggerakkan turbin berkapasitas 350 MW dibutuhkan aliran air sekitar 100 meter kubik per detik atau setara 320 juta liter per jam.
"Penyusutan luar biasa ini adalah catatan merah. Ekonomi nelayan nyaris lumpuh total, lingkungan rusak, dan ekosistem terganggu. Kami butuh langkah nyata, bukan sekadar pemaparan teknis yang tidak berpihak pada rakyat," tegas Ruslan.
Menanggapi tekanan publik, Wakil Ketua DPRD Kerinci, H. Boy Edwar, M.M., bersama anggota Komisi III, Maskur, berjanji akan segera melakukan investigasi lapangan bersama Bupati Kerinci untuk memverifikasi data perusahaan dengan kondisi rill di lapangan.
"DPRD harus bertanggung jawab dalam sistem pengawasan. Kami akan turun untuk melihat fakta dan mencari jalan keluar agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama masyarakat kecil," ujar Boy Edwar.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat yang terdampak di seputaran Danau Kerinci masih menunggu komitmen tertulis dan kebijakan nyata dari pihak PT KMH dan pemerintah daerah agar krisis lingkungan serta ekonomi di kawasan ikon pariwisata Jambi ini tidak menjadi bencana yang berkepanjangan.
(S boy)
