INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
Lampung Selatan, Fakta62.info-
Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersinergi dengan Badan Pangan Nasional RI, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) Tim Sapu Bersih (Saber) Pangan guna mengantisipasi pelanggaran pangan dan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idulfitri.
Kegiatan sidak tersebut dilaksanakan pada Jumat, 20 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB hingga selesai, berlokasi di PT Juang Jaya Abadi Alam, Kabupaten Lampung Selatan.
Sidak dipimpin dan diikuti oleh unsur Polda Lampung, di antaranya Wadir Reskrimsus serta Kasubdit I dan anggota Subdit I Indagsi Ditreskrimsus, bersama Badan Pangan Nasional RI, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Dinas Peternakan Provinsi Lampung, serta Perum BULOG.
Dari hasil pengecekan, PT Juang Jaya Abadi Alam diketahui merupakan Rumah Potong Hewan (RPH) terbesar di Provinsi Lampung yang menjalankan penggemukan sapi selama kurang lebih 90 hari, dari bobot awal sekitar 300 kilogram menjadi 480 hingga 550 kilogram. Namun, dalam kondisi kebutuhan pasar meningkat, sapi dapat dijual sebelum masa penggemukan selesai.
Sapi-sapi tersebut dipasarkan ke wilayah Lampung, Banten, dan Bandung dengan harga jual sapi hidup berkisar Rp55.000 per kilogram. Untuk ketersediaan stok hingga Lebaran sekitar Maret 2026, dipastikan masih aman dengan harga relatif stabil, karena sapi yang tersedia berasal dari pengadaan Oktober 2025. Kendati demikian, pengadaan sapi pada Januari 2026 mengalami kenaikan harga dari Australia, yang berpotensi berdampak pada kenaikan harga jual pada April mendatang.
Saat ini, stok sapi siap potong tercatat sebanyak 7.200 ekor, sementara stok sapi yang belum siap potong mencapai 14.000 ekor. Secara umum, hasil sidak menunjukkan kondisi ketersediaan pangan hewani masih mencukupi dan situasi berlangsung aman serta kondusif.
Melalui kegiatan ini, Polda Lampung menegaskan komitmennya bersama Badan Pangan Nasional RI dan seluruh stakeholder terkait untuk terus melakukan pengawasan terpadu guna mencegah pelanggaran pangan, menjamin ketersediaan stok, serta menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
