JAMBI, FAKTA62.INFO – Dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih kredibel, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Merangin menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penguatan kapasitas Anggota DPRD di Hotel Luminor, Jambi. Kegiatan yang berlangsung pada 09 - 13 Februari 2026 ini difokuskan pada penguatan tiga pilar utama: Legislasi, Anggaran, dan Representasi Publik.
Langkah strategis ini diambil guna menjawab tantangan publik yang menuntut performa legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari tumpang tindih regulasi.
Akurasi Legislasi dan Pengawalan Anggaran
Ketua LPPM Universitas Merangin menegaskan bahwa sinergi antara akademisi dan legislator adalah kunci utama terciptanya kebijakan yang sehat. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah memastikan bahwa Anggota DPRD memiliki ketajaman dalam:
2.Transparansi APBD: Memperkuat fungsi kontrol dalam pengalokasian anggaran agar setiap rupiah dalam APBD berorientasi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan konstituen.
3.Representasi Efektif: Memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di meja rapat, namun bertransformasi menjadi kebijakan publik yang konkret.
Bimtek ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dengan menghadirkan pakar hukum tata negara serta ahli manajemen keuangan daerah. Melalui diskusi interaktif, para peserta membedah langsung hambatan teknis yang sering ditemui dalam proses pengawasan di lapangan.
"Peningkatan kapasitas ini adalah investasi intelektual. Kita ingin setiap kebijakan yang diputuskan di gedung dewan memiliki landasan akademis dan yuridis yang kuat, bukan sekadar rutinitas administratif," ujar perwakilan Universitas Merangin.
Kegiatan yang akan berakhir pada akhir pekan ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi masing-masing fraksi. LPPM Universitas Merangin berharap pasca-kegiatan ini, terjadi peningkatan signifikan pada kualitas fungsi pengawasan (oversight) yang lebih objektif dan konstruktif.
Dengan penguatan ini, DPRD diharapkan mampu menjadi pilar penyeimbang yang efektif bagi eksekutif demi mempercepat kemajuan daerah di tengah dinamika politik nasional yang kian kompleks.
(S boy)
