Kerinci, Fakta62.Info – Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, memicu gelombang protes keras. Para orang tua murid mensinyalir adanya upaya komersialisasi program oleh pihak pengelola dapur, menyusul temuan paket makanan yang dinilai tidak layak dan tidak sebanding dengan nilai anggaran yang dikelola.
Keresahan warga memuncak setelah memantau distribusi makanan selama dua hari berturut-turut pada awal Maret 2026. Pada Senin (2/3/2026), paket makanan yang dibagikan di PAUD Desa Koto Kapeh dilaporkan hanya berisi buah salak, jeruk, roti, dan 5 butir kurma. Paket tersebut tidak menyertakan unsur protein hewani maupun karbohidrat utama (nasi) yang menjadi standar gizi nasional.
Kondisi serupa terjadi pada Selasa (3/3/2026) di lokasi sekolah berbeda. Pihak Dapur MBG Siulak menyalurkan paket berupa dua buah jeruk, salak, roti, telur ayam, dan kacang. Ironisnya, dalam lembar rincian yang diterima warga, satu porsi paket tersebut diklaim memiliki Harga Pokok Produksi (HPP) sebesar Rp 10.700.
Dugaan Manipulasi Anggaran dan Kualitas Gizi
Ketidaksesuaian antara fisik makanan yang diterima siswa dengan besaran nilai HPP tersebut memicu tudingan bahwa program ini telah dijadikan ajang mencari keuntungan sepihak oleh oknum pengelola. Warga menilai, rincian harga sebesar Rp 10.700 per porsi sangat tidak rasional jika hanya diwujudkan dalam bentuk paket makanan ringan tersebut.
"Kami melihat ini bukan lagi soal pemenuhan gizi anak, tapi diduga sudah jadi ajang bisnis pengelola. Bagaimana mungkin paket seperti itu dihargai Rp 10.700? Kami mendesak pemerintah pusat segera turun tangan dan mencopot pengelola dapur di wilayah Siulak," tegas salah seorang wali murid dengan nada kecewa.
Masyarakat menyuarakan mosi tidak percaya terhadap transparansi pengelolaan dana MBG di wilayah tersebut. Mereka mengkhawatirkan standar nutrisi anak-anak sekolah dikorbankan demi meraup profit dari anggaran negara.
Hingga Selasa malam (3/3), belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola Dapur MBG Kecamatan Siulak maupun instansi terkait di Kabupaten Kerinci mengenai alasan perubahan menu selama Ramadan serta validitas rincian biaya per porsi yang dipersoalkan publik.
Warga menuntut Satgas MBG Pusat dan Inspektorat untuk segera melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap aliran dana dan kepatuhan prosedur di Dapur Siulak. Desakan pencopotan pengelola menjadi harga mati bagi masyarakat guna menjamin program strategis nasional ini kembali ke jalur yang benar demi kesehatan anak bangsa.
(S boy)
