INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
HALSEL, Fakta62.info-
Laut Desa Dowora , Kecamatan Gane barat selatan kabupaten Halmahera Selatan kembali berduka. Hari Kamis kemarin, dentuman keras (Bunyi Bom) terdengar di sekitar perairan Desa Dowora Kecamatan Gane barat selatan, kabupaten Halmahera Selatan.
Aksi keji tersebut diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang selama ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan melakukan pengeboman ikan. Namun sayangnya, hingga saat ini para peluka belum tertangkap untuk diproses hukum.
Pasalnya. Kejahatan yang merusak ekosistem laut ini berkali-kali melakukan tindakan serupa dengan motif yang sama guna meraih keuntungan diri dari ini tanpa peduli akan kehancuran ekosistem yang di perairan desa dowora
Sesuai Pers rilis yang diterima oleh wartawan media Fakta62 di desa dowora , Rabu (29/4/2026) dari Said jumat , S.Pd mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku pengrusakan ekosistem harus ditangkap agar dapat efek jera.
Untuk itu, Said jumat, S.Pd mendesak pihak berwenang untuk menangkap dan memproses hukum para pelaku pengeboman ikan secara tegas.
“Sudah terlalu sering hal ini terjadi di desa dowora. Para pelaku tidak jera karena tidak pernah benar-benar dihukum. Ini saatnya aparat hukum tidak lagi diam. Tangkap mereka, proses mereka sesuai hukum yang berlaku!” tegasnya
Kerusakan yang Tak Terlihat, Tapi Menghancurkan :
Pengeboman ikan bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ia adalah kejahatan ekologis. Saat satu bom dilempar ke laut, dampaknya bukan hanya menjatuhkan ikan dewasa. Terumbu karang yang dibangun selama puluhan hingga ratusan tahun hancur dalam hitungan detik. Telur dan larva ikan pun musnah, membuat regenerasi ekosistem laut terputus.
Laut yang seharusnya menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir berubah menjadi ruang kosong yang mati. Nelayan kecil pun pada akhirnya menjadi korban, karena mereka kehilangan sumber tangkapan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Tindakan Hukum Bukan Lagi Pilihan, Tapi Kewajiban:
Said menegaskan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban negara, bukan sekadar opsi administratif. Para pelaku pengeboman ikan harus dijerat dengan
Laut yang seharusnya menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir berubah menjadi ruang kosong yang mati. Nelayan kecil pun pada akhirnya menjadi korban, karena mereka kehilangan sumber tangkapan yang selama ini menopang kehidupan mereka.
Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, yang secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan denda hingga Rp1,2 miliar.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang juga memberikan dasar hukum kuat untuk menindak kejahatan terhadap lingkungan.
“Hukum sudah tersedia. Tinggal bagaimana keberanian aparat untuk menegakkan hukum itu. Jangan ada lagi pembiaran!” ujarnya
Pemerintah Harus Hadir: Alternatif Hidup Nelayan Sangat Mendesak:
Namun, penindakan saja tidak cukup. Said Jumat, S.Pd mengingatkan bahwa sebagian pelaku pengeboman ikan berasal dari kalangan masyarakat nelayan yang hidup dalam tekanan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir dengan solusi konkret:
Masyarakat harus diberdayakan, bukan dibungkam. Jika tidak ada jalan keluar, pelanggaran akan terus terjadi. Tapi jika pemerintah hadir, masyarakat pasti memilih jalan yang benar,” imbuhnya.
Ajakan untuk Bersatu Menjaga Laut Desa Dowora:
Said mengajak semua pemangku kepentingan — mulai dari Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, TNI AL, POLAIRUD, DKP, LSM lingkungan, tokoh adat, tokoh agama, hingga organisasi pemuda — untuk tidak menutup mata.
“Laut bukan warisan nenek moyang untuk dihabisi. Laut adalah titipan untuk anak cucu. Mari jaga laut kita. Stop pengeboman ikan sekarang juga,”ucapnya.
