INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
HALMAHERA TENGAH, FAKTA62.INFO— Persoalan pelayanan dasar dan dampak aktivitas pertambangan kembali menjadi perhatian masyarakat Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara." Senin, (21/9/2026).
Melalui Aliansi Pemuda Peduli Gebe, masyarakat meminta Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji bersama Wakil Bupati Ahlan Djumadil untuk meluangkan waktu turun langsung ke Pulau Gebe guna melihat kondisi dan berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Ikram M. Sangadji dan Ahlan Djumadil merupakan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah periode 2025–2030
Salah satu persoalan yang disoroti adalah aktivitas perusahaan pertambangan yang berjalan berdasarkan RKAB, yang menurut massa aksi perlu diikuti dengan pelaksanaan kewajiban sosial dan program pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Aliansi menilai, keberadaan kegiatan pertambangan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi produksi dan pengangkutan hasil tambang. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan juga berharap kehadiran perusahaan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Delapan Desa Diminta Satukan Aspirasi
Aliansi Pemuda Peduli Gebe mendorong masyarakat dari delapan desa di Pulau Gebe untuk menyatukan aspirasi dan menyusun kebutuhan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain:
1. Menyatukan aspirasi masyarakat dari seluruh desa lingkar tambang.
2. Menyusun kebutuhan dan prioritas program berdasarkan kondisi masyarakat.
3. Mendorong transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan PPM maupun CSR.
4. Mengawal realisasi program agar sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Membuka komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan.
6. Mendorong program pemberdayaan yang memberikan manfaat berkelanjutan.
Tuntutan Bupati Turun ke Pulau Gebe
Salah satu tuntutan utama massa adalah meminta Bupati Halmahera Tengah hadir langsung di Pulau Gebe bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.
Massa meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan dari jajaran di tingkat kecamatan, tetapi melihat secara langsung kondisi masyarakat serta mencari solusi terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
Dalam tuntutannya, Aliansi Pemuda Peduli Gebe juga meminta:
* Bupati Halteng datang langsung ke Pulau Gebe;
* Penyediaan mesin PLN baru;
* Penyediaan mesin PDAM baru;
* Penanganan serius krisis air bersih;
* Pemulihan dan normalisasi jaringan telekomunikasi;
* Transparansi dan pengawalan program PPM serta CSR.
Krisis Air Bersih Jadi Sorotan
Persoalan air bersih menjadi salah satu isu yang paling dikeluhkan masyarakat. Warga, termasuk petani dan nelayan, disebut harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan air demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Persoalan lingkungan dan sumber air di Pulau Gebe juga bukan isu yang sepenuhnya baru. Sejumlah kajian dan laporan sebelumnya mencatat adanya dampak sosial-ekonomi serta persoalan sumber daya akibat sejarah panjang aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Jejak Panjang Pertambangan di Pulau Gebe
Pulau Gebe memang memiliki sejarah panjang dengan industri pertambangan nikel. Sumber sejarah pertambangan mencatat kegiatan eksplorasi berlangsung sejak akhir 1960-an, kemudian PT Aneka Tambang mulai melakukan eksplorasi sejak 1977 dan kegiatan penambangan dimulai pada 1978–1979.
Karena itu, masyarakat berharap pengalaman panjang tersebut dapat menjadi dasar evaluasi agar keberadaan aktivitas pertambangan ke depan berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan, pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Gebe.
Boikot Kantor Camat
Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga menyatakan mengambil langkah lanjutan dengan memboikot sementara aktivitas Kantor Camat Pulau Gebe.
Menurut pernyataan massa, langkah tersebut akan dilakukan sampai pemerintah daerah memberikan respons terhadap tuntutan yang mereka sampaikan.
Aliansi Pemuda Peduli Gebe menegaskan bahwa tuntutan mereka berfokus pada kehadiran pemerintah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta keterbukaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Pulau Gebe bukan hanya tempat berlangsungnya aktivitas pertambangan. Di dalamnya ada masyarakat yang membutuhkan air bersih, listrik, jaringan komunikasi, pembangunan dan kepastian bahwa program pemberdayaan benar-benar memberikan manfaat,” demikian garis besar aspirasi yang disampaikan massa.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Halmahera Tengah, pemerintah kecamatan, maupun pihak perusahaan yang menjadi sorotan belum memberikan keterangan resmi terkait seluruh tuntutan tersebut. Fakta62.info membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pemerintah daerah maupun perusahaan terkait.
Wartawan Said Pers
Editor Said Pers
