INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
HALMAHERA SELATAN, Fakta62.info-
Keberadaan PT Karya Alam Bahari yang beroperasi di wilayah Desa Dowora, Kecamatan Gane Barat Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali mendapat sorotan." Minggu, (27/9/2026).
Kali ini, Himpunan Pelajar Pemuda Dowora (HPPD) mempertanyakan sejauh mana evaluasi pemerintah terhadap aktivitas perusahaan, terutama menyangkut hubungan perusahaan dengan masyarakat desa serta perlindungan terhadap para pekerja.
HPPD menilai, selama PT Karya Alam Bahari beroperasi di wilayah Desa Dowora, belum terlihat adanya evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan menyeluruh terhadap kinerja perusahaan.
Persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar aktivitas operasional perusahaan. HPPD juga menyoroti sejauh mana masyarakat Desa Dowora mengetahui kontribusi dan tanggung jawab perusahaan terhadap desa.
Menurut HPPD, sebagian masyarakat bahkan disebut belum memperoleh informasi yang jelas mengenai apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk masyarakat, termasuk program pemberdayaan, kontribusi sosial, serta bentuk tanggung jawab perusahaan di wilayah operasionalnya.
Kesehatan Karyawan Ikut Dipertanyakan
Sorotan HPPD kemudian mengarah pada persoalan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi karyawan PT Karya Alam Bahari.
HPPD mempertanyakan bagaimana mekanisme perusahaan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja, termasuk ketika karyawan mengalami sakit maupun menghadapi kondisi yang berkaitan dengan pekerjaan.
Bagi HPPD, persoalan kesehatan pekerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Karena itu, HPPD meminta pemerintah dan instansi teknis terkait tidak hanya melihat aktivitas perusahaan dari sisi operasional, tetapi juga memastikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan pekerja menjadi bagian dari evaluasi.
HPPD Minta Pemerintah Tidak Tutup Mata
HPPD mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap PT Karya Alam Bahari secara terbuka.
Evaluasi tersebut dinilai perlu melibatkan masyarakat Desa Dowora agar informasi mengenai keberadaan dan kinerja perusahaan tidak hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu.
HPPD juga meminta agar perusahaan memberikan penjelasan terbuka mengenai kontribusinya terhadap desa, program yang telah dilaksanakan, serta pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan bagi karyawan.
“Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana keberadaan perusahaan memberikan manfaat bagi desa. Begitu juga dengan para pekerja, mereka berhak mendapatkan kejelasan mengenai pelayanan dan jaminan kesehatan yang menjadi bagian dari perlindungan mereka sebagai karyawan,” menjadi sorotan HPPD.
HPPD menegaskan, evaluasi diperlukan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai ketentuan dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat maupun pekerja.
Fakta62.info masih berupaya meminta klarifikasi dari PT Karya Alam Bahari dan instansi terkait mengenai sejumlah sorotan tersebut. Ruang hak jawab dan klarifikasi terbuka bagi pihak perusahaan maupun pemerintah.
Wartawan: Said Pers
Editor: Said Pers
