Proyek pembangunan beronjong di Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Lampung, menjadi sorotan setelah tim awak media Fakta62.info menemukan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan, Selasa (10/11/2026).
Tidak terpasangnya papan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan pembangunan, terutama terkait sumber anggaran, nilai kontrak, pihak pelaksana, serta instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Padahal, papan informasi proyek merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk mengetahui identitas kegiatan pembangunan, sumber pendanaan, nilai anggaran, volume pekerjaan, hingga waktu pelaksanaan.
Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran publik juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengawasan masyarakat terhadap pembangunan yang bersumber dari keuangan negara.
Temuan tersebut diperoleh saat tim awak media melakukan pemantauan langsung di lokasi pembangunan beronjong. Dalam kegiatan tersebut, wartawan tidak menemukan papan informasi yang biasanya dipasang sebagai bentuk keterbukaan pelaksanaan proyek.
Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang pengawas lapangan yang tidak menyebutkan identitasnya membenarkan bahwa papan informasi proyek memang tidak tersedia.
“Memang tidak ada papan informasinya, Pak. Tetapi kalau ukuran panjang, lebar, dan tingginya saya tahu,” ungkapnya kepada awak media.
Pengawas tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan beronjong memiliki ukuran panjang sekitar 30 meter, lebar 3 meter, dan tinggi sekitar 2,5 meter. Namun, ketika ditanya mengenai informasi lainnya, termasuk identitas pemilik atau pelaksana proyek, yang bersangkutan mengaku tidak mengetahuinya.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan beronjong tersebut, berapa nilai anggarannya, serta dari mana sumber pendanaannya.
Tim awak media Fakta62.info juga belum memperoleh informasi mengenai nama kontraktor atau pemborong yang mengerjakan proyek tersebut.
Minimnya informasi di lokasi pekerjaan menjadi alasan penting bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai pembangunan yang menggunakan anggaran publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Terkait temuan tersebut, diperlukan klarifikasi dari instansi terkait maupun pihak pelaksana untuk memastikan status administrasi, sumber anggaran, nilai kontrak, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemborong atau pelaksana proyek belum berhasil dikonfirmasi oleh tim awak media Fakta62.info.
Tim media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana, kontraktor, maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan mengenai proyek pembangunan beronjong tersebut.
