Beritaindo- Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan RI buntut pidatonya yang mempertanyakan ibu-ibu suka ikut pengajian.
Megawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati melalui surat yang dikirimkan ke Komnas Perempuan lewat Kantor Pos Besar Yogyakarta, Rabu (22/2).Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu mengatakan pelaporan didasari ucapan Megawati yang membahas ibu-ibu suka mengikuti pengajian namun kurang memperhatikan anak-anak.Pidato itu disampaikan Megawati dalam acara kick off Pancasila Dalam Tindakan yang disiarkan di kanal YouTube BKKBN, Kamis (16/2) lalu."Kami menduga, kami tidak mau melabeli, menghakimi, karena ini dugaan pelabelan. Kami menduga pernyataan itu suatu bentuk praktik ketidakadilan gender," kata Tri di Kantor Pos Yogyakarta, Rabu."Yang ini kami sebut adalah pelabelan, atau stereotype. Pelabelan bahwa ibu-ibu yang gemar pengajian itu kemudian menelantarkan anak," sambungnya.Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tak menemukan basis data yang dipakai oleh Megawati tersebut. Baik bersumber dari BRIN, BPIP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun dinas-dinas terkait di level daerah."Aktor penelantaran anak adalah ibu-ibu yang gemar pengajian, enggak ada," ujarnya.Tri menambahkan, beberapa pengajian yang diikuti ibu-ibu justru menghadirkan tema membahas penanganan stunting. Semisal di Sulawesi Selatan berdasarkan situs resmi Kementerian Agama Kanwil setempat, acara pengajian menghadirkan penyuluh membahas penanggulangan stunting."Ibu-ibu yang gemar pengajian malah bagian dari solusi untuk menangani stunting, bisa diajak bekerja sama BKKBN," ujarnya.Oleh karenanya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Megawati sebaiknya arif dan bijak dalam menyampaikan pandangan yang semestinya didasari data ilmiah, bukan opini bernuansa pelabelan negatif.Dalam laporannya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Komnas Perempuan RI mengkaji dugaan pelabelan negatif praktik bentuk ketidakadilan gender dalam pidato Megawati. Kajian diharapkan tuntas sebelum 8 Maret 2023 di mana itu adalah momentum Hari Perempuan Internasional.Kedua, apabila benar dugaan itu maka Komnas Perempuan RI diminta menegur Megawati secara tertulis ditembuskan ke publik.Terakhir, meminta Komnas Perempuan mengadakan pelatihan Gedsi atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP untuk para staf di kedua lembaga tersebut."Karena kami tahu ini sebenarnya pernyataan kontroversial kesekian dari Ibu Megawati. Mungkin teman-teman masih ingat sempat melabeli pedagang bakso, ibu-ibu yang 'kenapa sih nggoreng, kan bisa ngukus'. Itu yang selama ini dibiarkan publik, memang jadi pro kontra tapi tidak ada reaksi ke lembaga tertentu mengkaji pernyataan itu," tegasnya.Melalui pelaporan ini ketika sudah ditindaklanjuti, Megawati diharapkan juga belajar dari pengalamannya dan tidak ada pembiaran di kalangan publik.Dia mengatakan bahwa mengingat jabatan strategis yang diemban di BRIN dan BPIP, Megawati sejatinya mengedepankan sikap bijak sebelum bertindak, apalagi di ruang publik."Arifnya itu harusnya level paripurna, di atas presiden. Bijaksananya level paripurna, pinjam bahasa anak-anak muda, levelnya sudah dewa. Enggak boleh lagi kontroversial, kalau bicara data ilmiah yang dikedepankan. Kok opini, tentu mempermalukan BRIN dan BPIP," kata Tri.Sebelumnya, Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP Nasyirul Falah Amru menjelaskan maksud Megawati yang heran dengan ibu-ibu suka ikut pengajian. Baginya, Megawati tidak pernah melarang ibu-ibu ikut pengajian.Megawati, kata Falah, hanya meminta agar para ibu bisa seimbang dalam mengaji dan mengurus anak."Sebab mengaji dan mengurus anak itu sama-sama untuk kepentingan dunia-akhirat, jadi mbok ya seimbang sehingga stunting dan sebagainya itu bisa dihindari, itu pesan sebenarnya dari Ibu Mega," ujar pria yang akrab disapa Gus Falah itu dalam keterangannya, Rabu (22/2).Falah juga menjelaskan Megawati sudah memohon maaf sebelum mengutarakan pernyataan demikian agar jangan sampai salah ditanggapi maksudnya."Jadi semua pihak seharusnya tak 'menggoreng' berita yang tidak berdasarkan pernyataan Ibu Megawati yang sebenarnya," pinta dia.
Home
› HAM
› Komnas HAM Perempuan
› Megawati
› Nasional
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta Melaporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan RI
Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta Melaporkan Megawati Soekarnoputri ke Komnas Perempuan RI
Rabu, 22 Februari 2023
Last Updated
2023-02-22T07:31:41Z
Sumber:cnnindonesia.com
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
rullynovriyandi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
🌐
Jaringan Media INDOMETRO
Network Media Indometro Grup
25 MEDIA
IM
Indometro.net
Nasional
AKTIF
02
Indometro.id
Nasional
AKTIF
03
Indometro Law
Hukum
AKTIF
04
Grow Media Indonesia
Nasional
AKTIF
05
Jurnalisme
Nasional
AKTIF
06
Jejak Kriminal
Kriminal
AKTIF
07
Fakta62
Fakta
AKTIF
08
Ops Jurnal
Nasional
AKTIF
09
Raimas86
Nasional
AKTIF
10
Chans Media
Nasional
AKTIF
11
Peristiwa24
Peristiwa
AKTIF
12
Pena Medan
Nasional
AKTIF
13
Lintas Nusantara
Nasional
AKTIF
14
Lintas Peristiwa
Nasional
AKTIF
15
Liputan62
Nasional
AKTIF
16
Ungkap Fakta
Nasional
AKTIF
17
Harian62
Nasional
AKTIF
18
Pena Kita
Nasional
AKTIF
19
Sergap24
Nasional
AKTIF
20
Sergap86
Nasional
AKTIF
21
Investigasi
Nasional
AKTIF
22
Orbit News
Nasional
AKTIF
23
Mitra 24 Jam
Nasional
AKTIF
24
1 Detik
Nasional
AKTIF
25
Liga Peristiwa
Nasional
AKTIF
26
IDM News
Nasional
AKTIF
INDOMETRO Grup • Jaringan Media Indonesia
Akurat • Faktual • Realistis
Akurat • Faktual • Realistis
📰 KIRIM BERITA WARGA
Punya informasi atau kejadian menarik? Kirim ke Redaksi Fakta62.info
*Setiap informasi akan melalui proses verifikasi redaksi sebelum dipublikasikan.
🤖 F62 AI Assistant
Asisten Berita Fakta62.info
Asisten Berita Fakta62.info
Halo 👋
Saya Asisten Fakta62.info.
Silakan pilih layanan:
Saya Asisten Fakta62.info.
Silakan pilih layanan:
📰
LAYANAN FAKTA62.INFO
Temukan berbagai layanan media, publikasi, kemitraan dan kebutuhan digital Anda.
Powered by Fakta62.info
Berita Viral
-
Duduk Perkara Panasnya Paripurna DPRD Jambi: Kerinci Raih 81 Ribu Suara, Tapi Diabaikan di APBD 2026JAMBI, Fakta62.info- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi mendadak memanas pada Jumat (11/9/2026). Agenda ...
-
KERINCI, Fakta62.info- Aktivitas pengerjaan proyek pembangunan dan renovasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci di kawasan B...
-
HALMAHERA SELATAN, FAKTA62.info- Dugaan adanya siswa kelas 1 SMP Negeri 70 Halmahera Selatan yang mengonsumsi minuman keras (mir...
-
TERNATE, Fakta62.info- Keluhan terhadap pelayanan publik kembali mencuat di Kota Ternate. Rifani Umar meminta Wali Kota Ternate ...




