Fakta62.Info
Serdang Bedagai –(11/6/2025) Pembagian daging kurban dalam kondisi beku kepada wartawan oleh Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Serdang Bedagai memicu kemarahan publik, terutama dari kalangan aktivis. Ketua DPC LSM Terkams, M. Sudandi, menyebut tindakan itu sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan dan simbol buruknya tata kelola di lingkungan DPRD.
> “Daging kurban yang dibagikan dalam keadaan beku itu sangat tidak layak. Ini penghinaan terhadap insan pers. Sekwan layak dicopot dari jabatannya,” tegas Sudandi saat ditemui di Sei Rampah, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan ketidakpekaan Sekwan terhadap etika dan tata krama dalam menghormati peran wartawan yang selama ini menjadi mitra strategis lembaga legislatif. Bukan hanya masalah daging kurban, Sudandi juga menyoroti kondisi memprihatinkan lingkungan kantor DPRD yang sempat dipenuhi sampah dan kotoran.
> “Bayangkan saja, kantor tempat wakil rakyat bekerja, kondisinya seperti tak terurus. Baru dibersihkan setelah diberitakan media. Ini jelas memalukan. Di mana tanggung jawab moral dan profesionalisme Sekwan?” ujarnya geram.
Sudandi menilai, Sekretaris DPRD bukan hanya lalai, tapi juga gagal menjalankan fungsi manajerial yang paling dasar. Ia mendesak Ketua DPRD Serdang Bedagai, Togar Situmorang, untuk mengambil langkah konkret, bukan sekadar retorika.
> “Sekwan tak cukup ditegur, harus segera dicopot. DPRD bukan tempat untuk orang yang tidak becus bekerja,” tegasnya.
Menanggapi polemik ini, Ketua DPRD Sergai, Togar Situmorang, menyatakan bahwa dirinya akan memanggil Sekwan dan jajaran setelah masa reses berakhir.
> “Saya sedang reses. Setelah selesai, mereka akan saya panggil,” ujarnya singkat.
Ironisnya, ketika wartawan berupaya mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris DPRD, M. Fahmi, pesan WhatsApp tidak kunjung dibalas. Bahkan, diduga kuat Fahmi telah lama memblokir nomor-nomor wartawan. Sikap tertutup ini semakin menambah daftar buruk citra Sekretariat DPRD di mata publik.
Kritik keras terhadap kinerja pejabat publik adalah bagian dari kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi. Namun, perbaikan seharusnya ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan hanya janji atau klarifikasi normatif.
By. (Tim wartawan)