INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
KERINCI, FAKTA62.INFO–
Pengelolaan keuangan di Desa Air Terjun, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, kini berada di bawah pengawasan ketat masyarakat. Kepala Desa (Kades) berinisial WP dilaporkan oleh warganya sendiri atas dugaan praktik mark-up anggaran dan manipulasi laporan kegiatan pada tahun anggaran 2024 dan 2025 yang dinilai merugikan kas desa.
Tudingan ini mencuat setelah masyarakat menemukan ketidaksesuaian antara realisasi proyek fisik di lapangan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam dokumen APBDes. Perwakilan warga bahkan menyebut tindakan penggelapan uang negara ini sebagai upaya "merampok uang masyarakat" secara sistematis.
"Kami melihat ada ketidakwajaran yang mencolok. Pembangunan yang ada tidak sebanding dengan anggaran yang keluar. Kami menduga ada skenario untuk merampok hak-hak masyarakat melalui penggelembungan dana di berbagai sektor," ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Air Terjun yang meminta namanya tidak dipublikasikan, Kamis (9/4/2026).
Indikasi Mark-Up dan Kegiatan Fiktif Tahun 2024
Berdasarkan data laporan yang dihimpun, terdapat puluhan item kegiatan pada tahun 2024 dengan total pagu Rp 1.123.116.000 yang menjadi objek kecurigaan. Beberapa poin krusial yang di-bold oleh warga meliputi:
* Pembangunan Sarana Olahraga Desa: Alokasi anggaran sebesar Rp 376.828.200 diduga mengalami penggelembungan harga material dan upah.
* Pengadaan Bibit, Pupuk, dan Obat-obatan: Menelan anggaran Rp 130.000.000 yang realisasinya dipertanyakan.
* Pengaspalan Jalan Lingkungan: Dengan nilai Rp 189.848.524 untuk volume 150 meter, yang dinilai melampaui standar harga satuan daerah.
* Dugaan Kegiatan Fiktif: Warga menyoroti anggaran Penyusunan Profil Desa (Rp 8.365.000) dan Pelatihan Perangkat Desa (Rp 21.082.776) yang diduga tidak pernah dilaksanakan secara fisik.
Total potensi kerugian negara dari rentetan dugaan penyimpangan di tahun 2024 tersebut ditaksir mencapai Rp 330.000.000.
Kelanjutan Polemik Anggaran Tahun 2025
Kecurigaan warga tidak berhenti di tahun 2024. Pada tahun anggaran 2025, dengan nilai Dana Desa sebesar Rp 734.120.000, masyarakat kembali mengendus aroma korupsi pada sejumlah pos, antara lain:
1. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih: Menelan dana Rp 129.725.000.
2. Pelatihan Tata Boga: Dianggarkan sebesar Rp 71.485.000, yang juga diduga di-mark up.
3. Dana Tidak Tepat Sasaran: Akumulasi dugaan penyimpangan pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 210.000.000.
Skandal Aset BUMDes dan Kepemilikan Harta Tak Wajar
Selain persoalan Dana Desa, Kades WP juga diterpa isu miring terkait penjualan aset BUMDes. Warga menuding kades telah menjual tiga ekor sapi milik desa secara diam-diam tanpa mekanisme musyawarah yang sah. Hingga kini, keberadaan uang hasil penjualan aset tersebut belum diketahui rimbanya.
Masyarakat juga mendesak pihak berwenang untuk menelusuri sumber kekayaan WP. Muncul dugaan bahwa uang hasil penyimpangan dana desa dialihkan untuk pembelian aset pribadi berupa dua kavling kebun sawit di Kabupaten Pesisir Selatan senilai Rp 200 juta, serta lahan kebun kayu manis yang luas di wilayah Solok Selatan.
Atas temuan-temuan tersebut, masyarakat Desa Air Terjun meminta agar Inspektorat Kabupaten Kerinci dan Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan audit investigatif.
"Kami meminta penegak hukum tidak tinggal diam. Jangan ada upaya 'kucing-kucingan' antara oknum instansi pemeriksa dengan pihak desa. Jika terbukti ada korupsi, pelaku harus ditindak tegas sesuai Undang-Undang Tipikor yang berlaku," pungkas warga.
Hingga berita ini dipublikasikan, wartawan fakta 62. info telah berupaya menghubungi Kepala Desa Air Terjun, Wisal Putra, melalui sambungan telepon dan pesan singkat untuk meminta klarifikasi, namun belum ada jawaban resmi dari yang bersangkutan. Berita ini akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan informasi dari pihak terkait.
(S boy)
