.png)
Direktur eksekutif Komite Pemantau Pembangunan-Hak Asasi Manusia(KPP-HAM) provinsi Lampung, Yulizar R Husien, kembali desak Kejaksaan Negeri (Kejari), Tulang Bawang Barat (Tubaba) untuk segera Proses Dugaan penyalahgunaan Dana Hibah KONI.
"Kami Menilai desakan yang muncul dari beberapa lembaga justru harus menjadi Barometer Kejari setempat untuk segera melakukan proses tindak lanjut secara hukum ,agar tinda muncul pertanyaan publik terkait kinerja Kejari Tubaba,"kata Yulizar kepada media (01/08/2025).
Justru Yulizar menyebutkan persoalan dugaan penyimpangan pada dana hibah KONI bukan hanya menjadi sebuah perbincangan di kalangan publik belaka.
"Kita bisa lihat sudah beberapa yang menjadi tersangka dalam penyalahgunaan dan hibah KONI khusus nya di propinsi Lampung, makanya kami mendesak agar Kejari Tubaba jangan Tinggal diam,"Tegas Yulizar.
Bahkan Yulizar menegaskan, jika tidak ada tindak lanjut dalam proses penanganan yang di lakukan kejari terhadap dugaan penyimpangan dana hibah tersebut, maka dalam waktu dekat pihaknya akan mengambil sikap tegas.
" Ya, kalau memang tidak ada langkah tegas dari Kejari Tubaba, maka kita akan meminta kepada Kejati Lampung serta Polda Lampung untuk ambil persoalan ini,"cetusnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat , Analisa Kebijakan Anggaran (PAKAR), Yahya. A.Ghani, Kepada Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari), Tulang Bawang Barat( Tubaba) untuk segera menindaklanjuti Dugaan Penyimpangan dana Hibah KONI tahun 2024-2025.
"Pastinya kita selaku warga negara Indonesia punya hak untuk mempertanyakan terkait dengan pengelolaan dana hibah KONI yang ada di kabupaten Tulang bawang Barat," kata Ketua Umum LSM PAKAR kepada media melalui sambungan telepon WhatsApp pada Jum'at (01/08/2025).
Selain itu, Yahya juga berharap kepada Pihak Aparat Penegak Hukum(APH) setempat untuk segera mengambil sikap tegas Dalam melakukan pengusutan dugaan Penyimpangan pada pengelolaan dana hibah KONI.
"Saya juga meminta kepada APH untuk tidak pandang bulu dalam melakukan proses tindak lanjut dugaan tersebut, Jangan karena ketua KONI itu informasi orang nya bupati jadi pihak APH tidak mau bertindak dalam proses hukum,"pungkasnya.
(San)
Sumber; Ungkapfakta
