.png)
Sungai Penuh, Jambi, fakta62. Info–
Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi R4 Kota Sungai Penuh menghadapi ketidakpastian status. Mereka menuntut kejelasan nasib, namun Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Kekecewaan para honorer memuncak setelah beredar informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang disebut tidak mengusulkan mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kondisi ini mendorong Aliansi R4 merencanakan aksi besar-besaran sebagai langkah terakhir dalam memperjuangkan hak mereka. Kesepakatan yang Tak Kunjung Terwujud Ketidakpastian ini berawal dari audiensi Aliansi R4 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga poin kesepakatan penting:
- Honorer R4 tidak akan diberhentikan.
- Mereka akan didaftarkan ke dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- Mereka siap diusulkan menjadi PPPK paruh waktu, bahkan tanpa insentif, demi kejelasan status.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, ketiga kesepakatan tersebut belum mendapatkan respons maupun tindak lanjut dari Pemerintah Kota Sungai Penuh. Kritik Keras Terhadap Wali Kota Ketua Forum Aliansi R4 Kota Sungai Penuh, Resi Yusis, mengkritik sikap Wali Kota Alfin yang dianggap pasif dan tidak responsif. “Setiap kali kami meminta audiensi, beliau selalu menghindar. Kami sudah mendatangi kantor, rumah, bahkan menunggu di berbagai kesempatan, tetapi tidak pernah ditemui,” ujar Resi.
Resi juga membantah alasan anggaran sebagai hambatan utama. Menurutnya, Aliansi R4 bersedia tidak menerima insentif demi mendapatkan kejelasan status. "Kalau memang anggaran yang jadi alasan, kami siap tidak menerima insentif. Yang kami minta hanya status yang jelas, bukan honor,” tegasnya, menunjukkan bahwa para honorer siap berkorban demi pengakuan dan perlindungan hukum atas pekerjaan mereka.
Pernyataan Kontradiktif Di tengah ketidakpastian ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, Nina Pastian, justru memberikan pernyataan yang menambah kebingungan. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD, Nina menyebutkan bahwa surat dari KemenPAN-RB yang beredar tidak secara spesifik ditujukan untuk honorer R4, melainkan hanya berlaku bagi R2 dan R3.
Pernyataan ini kontradiktif dengan harapan para honorer R4 yang selama ini berjuang agar bisa masuk dalam skema pengangkatan PPPK. Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Alfin belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Nina Pastian maupun tuntutan dari Aliansi R4.
Tim kami telah berulang kali mencoba menghubungi Wali Kota Alfin melalui telepon dan pesan singkat, namun tidak ada tanggapan hingga berita ini diturunkan. Sikap bungkam dari Wali Kota ini semakin menambah keresahan para honorer.
Sebagai respons atas sikap bungkam tersebut, Aliansi R4 memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Resi Yusis memastikan bahwa mereka siap menggelar aksi besar-besaran. “Ini perjuangan terakhir untuk menyelamatkan nasib honorer R4,” pungkasnya.
( S boy )
