.png)
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) diwakili Sekda Chiristison Rudianto Marbun bersama dinas terkait mengikuti Rakor (Rapat Koordinasi) Pengendalian Inflasi juga dirangkai dengan pembahasan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi, percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), fasilitasi sertifikasi halal serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional 3 juta rumah melalui aplikasi zoom meeting dari Kantor Bupati Humbahas dipimpin Mendagri, Senin 11 Agustus 2025.
Terkait TTIS, Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tito Karnavian menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk tetap mewaspadai ancaman kebocoran data, mengingat kejadian ini dapat mengganggu kepercayaan publik dan melemahkan stabilitas kebijakan termasuk program pengendalian inflasi.
Ditegaskan, keamanan data menjadi bagian penting dalam ekosistem pemerintahan. Kebocoran data bukan hanya berdampak pada privasi tapi juga bisa mengganggu sistem logistik, distribusi, dan kebijakan harga. Maka Pemerintah Daerah harus memastikan sistem data yang aman dan terintegrasi dengan baik.
“Untuk bisa membentuk tim siber, yang paling pertama adalah bentuk dulu timnya, paling lambat tanggal 30 September 2025 ini. Kemudian SDM-nya, artinya dipilih orang-orang yang mengerti tentang IT (teknologi informasi). Kemudian penyediaan anggaran kepada tim” jelasnya.
Tito Karnavian berharap dengan dilaksanakannya rapat ini, bisa menjadikan gambaran bagaimana kondisi inflasi di setiap daerah. Sehingga pemerintah pusat bersama kementerian terkait, kepala daerah dan instansi lainnya dapat memetakan langkah apa saja yang dilaksanakan segera.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Komjen Pol A. Rachmad Wibowo, juga menekankan pentingnya pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh daerah, mengingat ancaman serangan siber pada sistem pemerintahan semakin tinggi. Komjen Pol A Rachmad Wibowo menegaskan bahwa pembentukan TTIS merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya membentuk Computer Security Incident Response Teams atau TTIS untuk mendukung rencana digitalisasi seluruh layanan publik.
Mengenai TTIS, Pemerintah Kabupaten Humbahas akan segera membentuknya sesuai dengan regulasi dan struktur kelembagaan agar TTIS dapat berjalan efektif sejak awal pelaksanaannya. Pembentukan TTIS diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dalam Rakor itu, juga dibahas mengenai fasilitasi produk halal merujuk pada berbagai upaya dan program yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil (UMK), dalam mendapatkan sertifikasi halal. Tito Karnavian mengatakan bahwa produk halal sebagai salah satu sektor strategis yang kini menjadi komoditas persaingan global. Mendagri mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat ekosistem produksi, distribusi, dan sertifikasi halal, sehingga mampu meningkatkan daya saing sekaligus menopang stabilitas harga di pasar domestik dan internasional.
“Produk halal bukan sekadar pemenuhan regulasi, tapi peluang ekonomi besar yang bisa menjadi penopang inflasi jika dikelola dengan baik. Ini harus menjadi bagian dari strategi daerah,” ujarnya.
Editor Rinsan siahaan
Sumber: 1detik
