INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
Muara Enim, fakta62.info-
Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Dusun Idan, Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muara Enim Tahun Anggaran 2025, menuai sorotan tajam
Pantauan langsung awak media ini di lokasi pekerjaan, terlihat adanya pemasangan behel atau besi tulangan yang diduga tidak sesuai ketentuan teknis. Jarak antara dinding tanah dengan behel tampak bervariasi dan tidak seragam. Bahkan, dari pengamatan di lapangan, diduga pengecoran akan dilakukan dengan kondisi bagian atas lebih tebal sementara bagian bawah justru tipis. Kondisi ini memunculkan dugaan pekerjaan tidak dikerjakan sesuai standar kualitas yang seharusnya.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menuturkan, “Kalau dilihat jaraknya tidak sama, ada yang rapat ke dinding tanah, ada juga yang renggang. Apalagi katanya cornya di atas dibuat tebal, tapi di bawah tipis. Kami khawatir nanti cepat rusak. Padahal ini pakai uang rakyat,” ujarnya dengan nada kecewa.
Proyek SPAL yang dibiayai dari APBD ini seharusnya dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun dugaan adanya ketidaksesuaian pada pengerjaan menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Dari Pantauan Satu Aktivis dan kontrol sosial 'Jhon' yang ada di wilayah Zona III, Kabupaten Muara Enim
pembangunan desa menegaskan, penggunaan dana publik tidak boleh main-main. “Pekerjaan yang dibiayai APBD harus jelas, terukur, dan sesuai kontrak. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spek, itu bisa masuk kategori pelanggaran administrasi hingga indikasi kerugian negara,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa Segayam, Yulius Saputara, hanya memberikan jawaban singkat. Ia menyebutkan bahwa pihak pelaksana proyek merupakan kenalannya. “Itu teman Supri,” tulis Yulius dalam pesannya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana kegiatan belum bisa dikonfirmasi. Media ini masih menunggu jawaban resmi, dan akan menayangkan berita lanjutan setelah mendapatkan keterangan.
Masyarakat pun berharap pihak terkait segera mengecek langsung ke lapangan, bukan sekadar menerima laporan administrasi. Mereka menegaskan, dana jangan sampai asal dicairkan tanpa pengawasan ketat di lapangan.
Warga Dusun I dan Dusun II menambahkan, mereka tidak anti pembangunan, namun menginginkan hasil yang berkualitas dan bermanfaat jangka panjang. “Kalau dikerjakan asal-asalan, ujung-ujungnya masyarakat yang rugi,” pungkas warga.
(Rbt)
Sumber: Ungkapfakta
