INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
MUARA ENIM, fatkta62.info-
Kegiatan Reses Masa Sidang IV Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 di Desa Embacang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, berlangsung hangat. Warga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama soal sengketa tanah yang disebut bersinggungan dengan rencana pembangunan Batalyon (Selasa 14 Oktober 2025).
Kepala Desa Embacang Kelekar, Rustam, mengatakan bahwa desanya merupakan salah satu yang paling lama berdiri di wilayah Kelekar. Ia mengaku banyak warga kini merasa gelisah dengan kabar pembangunan sebuah batalyon yang disebut berdekatan dengan wilayah desa.
Kami khawatir kalau pembangunan batalyon itu jadi, bisa menimbulkan konflik dengan warga. Kami mohon DPRD bisa menyuarakan aspirasi masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan,” ujar Rustam dalam kegiatan reses tersebut.
Sementara itu, Camat Kelekar, Budi Purwanto, SE., M.Si, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sumsel yang telah datang langsung menemui warga.
Semoga hasil reses ini bisa dibahas dan disesuaikan dengan anggaran agar aspirasi masyarakat bisa terserap dengan baik,” kata Budi.
Koordinator Reses Dapil VI, Ganjar Iman dari Partai NasDem, menyampaikan bahwa kegiatan turun ke lapangan ini memang dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat.
Kami datang ke desa-desa untuk mendengar langsung apa yang dirasakan warga. Jadi, kami bisa menyusun kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan beragam aspirasi. M. Rusman, warga Embacang Kelekar, menyoroti persoalan pupuk bersubsidi, bantuan pembangunan mushola, serta masalah tanah yang belum bisa disertifikatkan.
Tanah tempat kami mencari nafkah masih bersengketa. Bahkan rumah-rumah di sekitar kepala desa pun belum bisa dibuatkan sertifikat,” keluh Rusman.
Keluhan serupa juga datang dari Amirudin, petani karet setempat. Ia mengusulkan bantuan alat pemajak tanah dan berharap wakil rakyat benar-benar berpihak kepada warga.
Kami ini sudah lama menderita karena sengketa tanah. Semoga DPRD bisa membantu masyarakat kecil seperti kami,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi warga, salah satu anggota DPRD Sumsel dari partai Nasdem Ganjar Iman menyarankan agar petani membentuk kelompok tani resmi dan mengajukan proposal bantuan ke pemerintah.
Buat kelompok tani dan ajukan proposal. Untuk traktor belum bisa tahun ini, tapi akan kita bahas untuk tahun depan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumsel dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Palo, SE, menegaskan bahwa masalah tanah yang sudah berlangsung sejak 1988 itu menjadi perhatian serius.
Ini masalah lama dan belum selesai. Kami prihatin, dan meskipun Komisi I tidak hadir hari ini, kami akan bawa persoalan ini sebagai catatan penting,” tegas Ahmad Palo.
Ia juga mengimbau agar warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Jangan sampai anarkis. Semua aspirasi akan kami bawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel,” tambahnya.
Di akhir kegiatan, warga Dusun 2 Embacang juga mengusulkan pembangunan masjid yang langsung direspons oleh dewan. Anggota DPRD Ismail menyampaikan bahwa seluruh aspirasi, termasuk persoalan sengketa tanah, akan dibahas di rapat paripurna dan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk Pangdam.
Kami akan sampaikan langsung aspirasi ini agar ada solusi terbaik bagi masyarakat Embacang Kelekar,” tutup Ismail
Liputan : Edo Wilantara
