INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
MUARA ENIM, Fakta62.Info-
Suasana kegiatan Reses Masa Sidang IV Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 di Kediaman Harka Desa Teluk Jaya, Kecamatan Kelekar, berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Sejumlah warga satu per satu menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat yang hadir. (Selasa 14 Oktober 20250.
Salah satunya Dani, warga Teluk Jaya, yang mengusulkan pembangunan madrasah di desanya. Menurutnya, masyarakat selama ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan agama yang layak.
Kami butuh madrasah agar anak-anak bisa belajar agama lebih dekat, karena selama ini jauh dan sulit dijangkau,” ujarnya.
Usulan serupa datang dari Nurul Asana yang menambahkan permintaan pembangunan pagar sekolah dan sumur bor. Ia mengaku para guru sering mengalami kesulitan dalam mengajar karena fasilitas yang belum memadai.
Dari kalangan petani, Umsah menyampaikan keluhan soal penyaluran bantuan lansia yang dianggap belum tepat sasaran. Ia merasa ada ketimpangan, karena penerima bantuan justru memiliki penghasilan lebih tinggi.
Ada yang penghasilannya besar tapi masih dapat bantuan, sementara saya yang cuma bisa jual 30 kilo karet sebulan malah tidak dapat. Rasanya mau nangis,” keluhnya.
Menjawab hal itu, H. Ahmad Palo, anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menjelaskan bahwa bantuan lansia memiliki batas usia minimal 60 tahun serta mempertimbangkan penghasilan dan jumlah tanggungan.
Kalau penghasilan Rp600 ribu belum tentu miskin, tapi kalau Rp2 juta dan menanggung tiga keluarga, bisa masuk kategori miskin. Jadi jangan langsung menyalahkan pemerintah, tapi mari kita perbaiki datanya,” kata Ahmad Palo.
Ia juga meminta camat dan aparat desa untuk memperbarui data penerima bantuan, agar penyalurannya bisa lebih tepat sasaran.
Keluhan lain datang dari Saidi, petani karet yang sudah setahun tak menerima pupuk subsidi. Ia berharap ada solusi karena petani merasa kesulitan.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Sumsel Ganjar Palo menyarankan petani untuk membentuk kelompok tani.
Kalau sudah ada kelompok tani, pemerintah bisa lebih mudah menyalurkan bantuan dan berkoordinasi dengan kepala desa maupun camat,” jelas Ganjar.
Ahmad Palo menambahkan, bagi warga yang kesulitan mendaftar secara online, bisa meminta bantuan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) agar data penerima bisa diperbarui
Selain soal bantuan, warga juga menyampaikan aspirasi infrastruktur. Suwaibah mengusulkan pembuatan siring di jalan lintas karena sering kotor dan tersumbat, sementara Edi Hidayat, perwakilan pemuda, meminta pembangunan lapangan sepak bola baru yang lebih layak.
Usulan tersebut langsung ditanggapi oleh Muhammad Candra, yang meminta petugas Disperkim mencatat dan menindaklanjuti pembangunan siring dan lapangan bola tersebut.
Kegiatan reses ditutup dengan harapan agar setiap aspirasi warga bisa masuk dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Warga pun mengapresiasi kehadiran anggota DPRD yang mau turun langsung mendengar keluhan masyarakat.
Liputan : Edo Wilantara
