INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
Kerinci, Fakta62.Info–
Pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, kini berada dalam sorotan tajam organisasi profesi pers. Sekretaris IWO Indonesia (Ikatan Wartawan Online Indonesia) Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Iwan Effendi, mendesak otoritas terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh menyusul ditemukannya sejumlah dugaan pelanggaran prosedur di lapangan.
Temuan Investigasi: Penggunaan Kresek dan Ketiadaan Label
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan pada Rabu (4/3) dan Kamis (5/3), paket MBG yang didistribusikan dari Dapur Desa Koto Kapeh ditemukan tidak memenuhi standar keamanan pangan nasional. Pada hari Rabu, paket untuk siswa PAUD dan SMP yang menyertakan menu tiga butir telur puyuh, telur rebus, roti, dan buah didistribusikan tanpa label informasi produk sama sekali.
Kondisi dinilai kian fatal pada Kamis (5/3), di mana paket makanan siswa hanya dibungkus menggunakan kantong kresek plastik putih tanpa label kandungan gizi maupun keterangan tanggal kedaluwarsa. Salah satu orang tua murid yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan keresahannya atas kualitas program tersebut.
"Dua hari ini pembagiannya sangat tidak standar, hanya menggunakan kresek putih. Kami mengkhawatirkan higienitas makanan untuk anak-anak kami. Sebagai orang tua, kami menuntut profesionalisme karena ini adalah program negara yang menggunakan anggaran besar," ungkapnya kepada jurnalis, Kamis (5/3).
Menanggapi temuan tersebut, Iwan Effendi menegaskan bahwa setiap item dalam paket MBG wajib transparan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"MBG sesuai SOP harus memasang label harga pada setiap menu yang diberikan. Contohnya, satu buah jeruk, bingkisan buah kurma, hingga anggur harus ditempel label harga agar sesuai dengan standar nasional yang berada di angka Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi," tegas Iwan Effendi.
Sekretaris IWO-I ini menambahkan bahwa ketiadaan label tersebut mengindikasikan ketidaklayakan konsumsi. "Secara prosedur, jika tidak memasang label harga dan informasi produk, maka makanan tersebut bisa dinyatakan tidak layak konsumsi karena mengabaikan transparansi dan keamanan pangan nasional. Penggunaan plastik kresek sebagai wadah langsung juga melanggar standar food grade dari Badan Gizi Nasional (BGN)," tambahnya.
Iwan menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal kasus ini secara independen. "Insya Allah, kami dari IWO Indonesia akan terus memantau kondisi riil di lapangan secara berkelanjutan. Ini menyangkut hak kesehatan anak sekolah dan akuntabilitas uang negara," tegasnya.
Jejaring Distribusi dan Desakan Audit Investigatif
Dapur MBG yang dikelola oleh individu berinisial J di Desa Koto Kapeh diketahui bertanggung jawab atas distribusi ke sejumlah sekolah, meliputi:
* SD Desa Lubuk Nagodang, SD Koto Lebuh Tinggi, SD Sungai Lebuh, SD Sungai Pegeh, dan SD Desa Koto Kapeh.
* Jenjang SMP di wilayah terkait, serta seluruh PAUD di desa-desa tersebut.
Selain itu, J diketahui juga mengoperasikan cabang dapur di Desa Koto Rendah, Kecamatan Siulak. IWO Indonesia mendesak otoritas terkait untuk segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh titik produksi di bawah manajemen J guna memastikan akuntabilitas anggaran dan keamanan pangan siswa.
Tinjauan Yuridis dan Perlindungan Konsumen
Secara hukum, pendistribusian pangan tanpa label informasi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran standar keamanan pangan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, pengelola dapur berinisial J belum memberikan klarifikasi resmi terkait temuan distribusi menggunakan kresek serta ketiadaan label harga dan kadaluwarsa pada paket makanan tersebut.
(S boy)
