INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
HALSEL, FAKTA62.info-
Gelombang kekecewaan masyarakat Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, semakin membesar setelah Kantor Desa Saketa tetap dipalang dan ditutup oleh warga selama kurang lebih sepuluh bulan. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan pemerintahan desa yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang dianggap memadai oleh masyarakat, Jumat 05/06/2026.
Penutupan kantor desa itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan aspirasi, keluhan, serta tuntutan kepada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, hingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Namun berbagai upaya tersebut dinilai belum menghasilkan langkah konkret yang mampu menjawab keresahan masyarakat.
Selama masa penutupan berlangsung, aktivitas pemerintahan desa disebut tidak berjalan normal.
Sebagian warga memilih tidak berurusan dengan pemerintah desa karena menilai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa telah menurun drastis akibat berbagai persoalan yang belum terselesaikan.
Dari sejumlah perwakilan Tokoh di Desa Saketa baik Tokoh masyarakat Santi Dero, tokoh agama Pak Imam, tokoh pemuda Dandi Sanggaji, serta Ketua BPD Sake menyebutkan bahwa akar persoalan yang berkembang di tengah masyarakat diduga berawal dari kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan publik yang belum sesuai dengan harapan warga.
Menurut mereka, kondisi tersebut memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama terkait minimnya keterbukaan informasi dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan desa. Para tokoh tersebut berharap agar pemerintah desa dapat melakukan perbaikan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Mereka juga menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance).
Begitu juga sejumlah Warga Desa Saketa menginginkan adanya pemeriksaan yang terbuka dan penyampaian hasilnya kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.
Selama hampir satu tahun terakhir, masyarakat mengaku terus menunggu adanya langkah tegas dari pemerintah daerah.
Namun hingga saat ini, mereka menilai belum ada penyelesaian yang mampu mengakhiri konflik yang terjadi di tengah masyarakat Desa Saketa, Kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan warga mengenai keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan yang terjadi.
warga bahkan menilai penanganan masalah berlangsung terlalu lama tanpa adanya kepastian hukum maupun keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam berbagai pertemuan masyarakat, muncul pula tudingan dari sebagian warga yang menilai pemerintah kabupaten belum menunjukkan keberpihakan terhadap penyelesaian masalah yang mereka hadapi.
Tudingan tersebut diarahkan kepada pimpinan daerah karena dianggap belum mampu menghadirkan solusi yang memberikan kepastian kepada masyarakat. Seorang tokoh masyarakat Santi Dero, yang hadir dalam pertemuan warga menyatakan bahwa masyarakat telah berulang kali meminta perhatian pemerintah daerah. Namun menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan selama ini belum mendapatkan respons yang dianggap memadai oleh warga.
“Sudah terlalu lama masyarakat menunggu. Aspirasi sudah berkali-kali disampaikan, tetapi sampai hari ini belum ada penyelesaian yang benar-benar memberikan kepastian kepada masyarakat,” ujarnya.
Kekecewaan warga semakin bertambah setelah muncul informasi mengenai pelaksanaan sejumlah agenda pemerintahan di Desa Saketa di tengah konflik yang masih berlangsung. Bagi sebagian warga, langkah tersebut dianggap belum menyentuh substansi persoalan yang selama ini mereka perjuangkan.
Masyarakat menilai yang paling dibutuhkan saat ini bukan kegiatan seremonial, melainkan kehadiran pemerintah untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung serta menjelaskan perkembangan penanganan berbagai persoalan yang menjadi sumber konflik.
Selain itu, warga juga mempertanyakan tindak lanjut terhadap berbagai laporan dan hasil pemeriksaan yang menurut mereka pernah dilakukan oleh pihak terkait. Masyarakat berharap seluruh proses tersebut dapat dibuka secara transparan sehingga tidak menimbulkan dugaan maupun kecurigaan di tengah masyarakat.
Perwakilan pemuda Desa Saketa "Dandi Sanggaji, mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, semakin lama persoalan dibiarkan tanpa penjelasan yang jelas, maka semakin besar pula ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. “Kami hanya meminta kejelasan. Jika memang ada hasil pemeriksaan, sampaikan kepada masyarakat. Jika ada langkah penyelesaian, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian,” katanya.
Hingga kini, warga masih mempertahankan aksi pemalangan kantor desa sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang mereka nilai sebagai lambannya penyelesaian persoalan. Masyarakat menyatakan belum akan membuka akses kantor desa sebelum ada langkah nyata yang mampu menjawab tuntutan mereka.
Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat berharap pemerintah kabupaten segera mengambil langkah dialogis untuk meredam ketegangan yang terus berkembang. Mereka menilai komunikasi yang terbuka dan penyelesaian yang transparan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan.
Masyarakat Saketa menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah keadilan, transparansi, dan kepastian atas berbagai persoalan yang selama ini dipersoalkan warga. Mereka berharap pemerintah daerah dapat hadir secara langsung, mendengarkan suara masyarakat, serta memberikan solusi yang dapat diterima secara adil oleh semua pihak, Sampai berita ini disusun, Kantor Desa Saketa masih dalam kondisi tertutup dan dijaga secara bergantian oleh warga.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, pemerintah Kecamatan Gane Barat, maupun Pemerintah Desa Saketa terkait tuntutan serta dugaan yang berkembang di tengah masyarakat belum dapat diperoleh.
(Said Pers)
