INGIN KEGIATAN ANDA/ORGANISASI/POLITIK DILIPUT??
Kualitas pelayanan publik di sektor perbankan tingkat kecamatan kembali menjadi perhatian. Sejumlah nasabah di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, menyampaikan keluhan terkait sistem operasional Bank BRI Unit Pelompek. Masyarakat mendesak adanya keselarasan antara penerapan regulasi internal bank dengan kemudahan akses bagi nasabah, mulai dari kejelasan prosedur verifikasi administrasi pencairan dana hingga konsistensi ketersediaan kas fisik pada fasilitas mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), terutama saat perputaran ekonomi warga sedang tinggi.
Persoalan ini mencuat salah satunya setelah adanya kendala pelayanan yang dialami oleh pihak keluarga Yesi Media, seorang nasabah asal Desa Bumbun Duri yang saat ini berstatus sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Pihak keluarga menyatakan mengalami penundaan saat hendak melakukan pencairan dana dengan mekanisme kuasa. Menurut perwakilan keluarga nasabah, sebelum bertolak ke luar negeri, pemilik rekening sah telah menerbitkan surat kuasa di Padang, Sumatera Barat, yang ditujukan kepada anaknya, lengkap dengan dokumen pendukung seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli untuk memenuhi prosedur perbankan.
Namun, dalam proses verifikasi di kantor BRI Unit Pelompek, pihak keluarga diminta melengkapi dokumen tambahan berupa surat keterangan kuasa dari pemerintah desa setempat. Meski dokumen pelengkap tersebut telah diserahkan pada Kamis (4/6/2026), proses pencairan belum dapat terealisasi karena pihak perbankan menyatakan adanya dugaan ketidaksesuaian tanda tangan pada dokumen yang diajukan. Di sisi lain, pihak keluarga nasabah menyayangkan minimnya solusi konkret dan penjelasan yang komprehensif dari pihak bank, mengingat seluruh dokumen administrasi yang diminta telah dipenuhi. Kondisi ini memicu desakan agar lembaga keuangan dapat menyeimbangkan antara penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan fungsi pelayanan publik yang solutif.
Selain dinamika administrasi di dalam kantor, keandalan fasilitas luar ruang berupa mesin ATM di BRI Unit Pelompek juga mendapat kritik tajam dari para pelaku usaha dan petani di wilayah Kecamatan Gunung Tujuh. Fasilitas penarikan tunai tersebut dilaporkan sering kehabisan saldo kas setiap hari Senin, yang bertepatan dengan hari pasar lokal di wilayah tersebut. Pada hari itu, aktivitas perdagangan dan kebutuhan masyarakat terhadap likuiditas uang tunai berada pada volume tertinggi dalam sepekan.
Kondisi kosongnya saldo mesin ATM yang dilaporkan sering berulang dalam jangka waktu lama ini memaksa sebagian masyarakat beralih menggunakan jasa Agen BRILink di sekitar desa yang menerapkan biaya administrasi tambahan per transaksi. Hal ini dinilai membebani masyarakat kecil yang sangat bergantung pada akses layanan perbankan formal yang murah dan efisien. Di samping itu, beberapa nasabah juga mengharapkan adanya transparansi yang lebih terbuka mengenai prosedur penutupan pinjaman serta kejelasan rincian biaya guna memastikan seluruh pelayanan berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hingga berita ini dipublikasikan, jurnalis Fakta 62 Info telah berupaya mendatangi kantor BRI Unit Pelompek untuk meminta konfirmasi resmi terkait keluhan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, pihak manajemen unit setempat belum dapat memberikan pernyataan resmi terkait kendala operasional tersebut. Masyarakat Kecamatan Gunung Tujuh berharap pihak Pimpinan Cabang (Pinca) BRI yang membawahi wilayah tersebut dapat segera melakukan evaluasi performa total demi menjaga kualitas pelayanan publik dan mempertahankan tingkat kepercayaan nasabah di daerah.
(Sandra boy)
