INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
TERNATE, FAKTA62.INFO– Keluhan terhadap pelayanan publik kembali mencuat di Kota Ternate. Rifani Umar meminta Wali Kota Ternate bersama Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah mengevaluasi pelayanan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ternate setelah dirinya mengaku harus berulang kali mengurus perubahan data desil ketika anaknya membutuhkan akses rujukan medis." Sabtu, (29/8/2026).
Rifani menilai persoalan tersebut tidak semestinya berlarut-larut, terlebih karena menyangkut kebutuhan kesehatan seorang anak yang membutuhkan penanganan khusus.
Menurut Rifani, pengurusan perubahan data desil telah dilakukan sejak anaknya lahir dan menjalani perawatan di ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Ia mengaku harus bolak-balik mengurus dokumen dari tingkat kelurahan hingga Dinsos Kota Ternate.
Di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi anak yang membutuhkan perawatan, Rifani mengatakan dirinya tetap berusaha memenuhi seluruh persyaratan yang diminta.
Namun, menurut pengakuannya, proses tersebut tidak kunjung memberikan kepastian.
«“Saya sudah bolak-balik ke Dinas Sosial Kota Ternate membawa berkas dari kelurahan. Sampai anak saya lahir dan dirawat di NICU, saya tetap mengurus dengan harapan bisa dibantu,” kata Rifani.»
Anak Membutuhkan Rujukan, Administrasi Dinilai Berlarut
Persoalan semakin mendesak ketika anak Rifani berusia sekitar lima bulan. Ia mengatakan dokter menyarankan agar anaknya dirujuk ke rumah sakit khusus mata bayi di Jawa Barat karena terdapat persoalan pada retina yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Dalam kondisi tersebut, Rifani kembali mendatangi Dinsos Kota Ternate untuk meminta bantuan sekaligus arahan terkait proses administrasi yang dibutuhkan.
Namun, ia mengaku tidak memperoleh penanganan sebagaimana yang diharapkannya.
Bahkan, Rifani mengaku pernah mendapat perlakuan yang menurutnya tidak pantas ketika berusaha meminta pelayanan.
«“Saya pernah dibentak dengan suara keras. Tetapi demi kesehatan anak saya, saya tetap datang, walaupun tidak pernah ada titik terang,” ujarnya.»
Catatan penting: Pernyataan mengenai bentakan, lambannya pelayanan, serta kurangnya koordinasi tersebut merupakan pengakuan Rifani dan masih memerlukan klarifikasi dari Dinas Sosial Kota Ternate.
Ironis: Berbulan-bulan Mengurus, Perubahan Desil Disebut Bisa Selesai 1 x 24 Jam
Hal yang kemudian dipertanyakan Rifani adalah proses perubahan data desil yang menurut pengalamannya berlangsung sangat lama di tingkat kota.
Ia mengatakan titik terang baru muncul setelah dirinya bertemu dengan pejabat bidang terkait serta Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara.
Menurut Rifani, perubahan data yang sebelumnya telah berulang kali diurus akhirnya dapat diselesaikan dalam waktu satu kali 24 jam.
«“Dalam satu kali 24 jam, akhirnya desil saya bisa diubah melalui tim Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara. Berkat bantuan rumah sakit juga, anak saya akhirnya bisa dirujuk,” kata Rifani.»
Bagi Rifani, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: mengapa persoalan yang akhirnya dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam justru harus melewati proses panjang ketika sebelumnya ia berulang kali meminta bantuan di tingkat Kota Ternate?
Pertanyaan itu menjadi salah satu alasan dirinya meminta adanya evaluasi terhadap mekanisme pelayanan dan koordinasi antarinstansi.
Rujukan Datang Saat Kondisi Anak Memburuk
Rifani mengatakan rujukan akhirnya dapat dilakukan, tetapi menurut pengakuannya, proses tersebut terjadi ketika kondisi anaknya sudah semakin memburuk.
Ia kemudian membawa anaknya untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit khusus mata bayi di Jawa Barat. Namun, hasil yang diperoleh keluarga tidak sesuai dengan harapan.
Rifani menilai keterlambatan dalam proses administrasi serta minimnya arahan yang ia terima selama mengurus perubahan data menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
“Yang saya sesalkan, kenapa ketika saya meminta bantuan tidak ada koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi atau kementerian agar pasien yang membutuhkan rujukan bisa segera ditangani,” ujarnya.
Menurut Rifani, dalam kasus yang berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, pelayanan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada persoalan administratif semata. Ketika masyarakat menemui hambatan di satu tingkatan pemerintahan, semestinya tersedia mekanisme koordinasi agar persoalan dapat segera ditangani.
Rifani Pertanyakan Fungsi Koordinasi Pelayanan Sosial
Rifani mempertanyakan mekanisme pelayanan Dinsos Kota Ternate, khususnya ketika masyarakat datang dengan kondisi darurat dan membutuhkan kepastian.
Ia tidak mempermasalahkan adanya prosedur administrasi. Namun, menurutnya, prosedur tersebut seharusnya tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk terus berpindah dari satu meja ke meja lain tanpa mendapatkan solusi yang jelas.
“Kalau memang tidak bisa diselesaikan di tingkat kota, seharusnya bisa diarahkan atau dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Provinsi atau kementerian,” kata dia.
Ia berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai keluhan individu, tetapi menjadikannya bahan evaluasi terhadap sistem pelayanan masyarakat.
Minta Wali Kota Turun Mengevaluasi
Rifani secara terbuka meminta Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Ternate, dan Sekretaris Daerah Kota Ternate melakukan evaluasi terhadap pelayanan di Dinas Sosial Kota Ternate, terutama pihak-pihak yang menangani pengurusan perubahan data desil yang dialaminya.
Menurutnya, evaluasi penting dilakukan agar masyarakat yang berada dalam kondisi sulit tidak mengalami pengalaman serupa.
“Saya tidak ingin apa yang terjadi kepada saya dan keluarga kembali dialami masyarakat lain,” ujarnya.
Meski menyampaikan kritik, Rifani juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang menurutnya telah membantu proses penanganan anaknya, termasuk Wali Kota Ternate, Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, Tim TRC, perawat pendamping, tenaga kesehatan, serta pihak RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate.
Dinsos Kota Ternate Belum Beri Tanggapan
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan dari Sekretaris maupun operator Dinas Sosial Kota Ternate terkait pengakuan Rifani mengenai lamanya proses perubahan data desil, dugaan kurangnya koordinasi, serta dugaan perlakuan kasar yang disebut dialaminya saat meminta pelayanan.
Konfirmasi Dinsos Kota Ternate penting untuk menjelaskan secara terbuka bagaimana sebenarnya prosedur perubahan data desil, berapa lama standar waktu pelayanan yang berlaku, apa yang menjadi kendala dalam kasus Rifani, serta bagaimana mekanisme koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi maupun instansi terkait ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang mendesak.
Fakta62.Info membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas Sosial Kota Ternate maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan atas persoalan tersebut.
Jika benar pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu singkat setelah ditangani di tingkat provinsi, maka pengalaman Rifani patut menjadi bahan evaluasi: apakah persoalannya terletak pada prosedur, koordinasi, sumber daya pelayanan, atau mekanisme penanganan pengaduan masyarakat di tingkat kota?
Pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dari Pemerintah Kota Ternate.
Wartawan: Aby Pers
Editor: Said Pers
