INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
KERINCI, Fakta62.info-
Rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV Regional 4 Kayu Aro yang akan berakhir pada tahun 2027 mendulang sorotan tajam dan perhatian serius dari jajaran DPRD Provinsi Jambi. Para wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak terburu-buru menerbitkan rekomendasi perpanjangan izin sebelum dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial, ekonomi, keagrariaan, dan infrastruktur di kawasan tersebut.
Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Amrizal, S.A.P., menegaskan bahwa momentum berakhirnya masa berlaku HGU pada 2027 harus dijadikan titik balik strategis untuk memperbaiki tata kelola kawasan perkebunan BUMN serta memulihkan hak-hak masyarakat lokal secara menyeluruh. Menurutnya, keberadaan korporasi negara di daerah tidak boleh mengesampingkan aspek kesejahteraan warga sekitar.
"Pemerintah pusat dan daerah harus melihat secara objektif serta transparan kondisi riil di lapangan. Evaluasi perpanjangan HGU PTPN IV Kayu Aro tidak boleh sekadar formalitas administratif di atas kertas, melainkan wajib menyelesaikan persoalan mendasar terkait tumpang tindih kawasan dengan pemukiman penduduk serta fasilitas pelayanan umum yang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Amrizal saat memberikan keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Senada dengan Amrizal, Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arwiyanto, S.E., merincikan sejumlah persyaratan teknis serta yuridis krusial yang wajib dipenuhi oleh manajemen PTPN IV Regional 4 sebelum usulan perpanjangan izin direkomendasikan. Ia mendesak agar kawasan pemukiman warga dan fasilitas umum yang selama ini mengendap di dalam klaim konsesi perusahaan segera dikeluarkan (enclave).
"Seluruh rumah penduduk, lahan perkebunan masyarakat, hingga fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti bangunan sekolah dan sarana kesehatan puskesmas yang selama ini masuk dalam peta HGU harus segera dikeluarkan secara resmi. Kepastian status hukum tanah bagi masyarakat dan sarana publik ini wajib dituntaskan demi memberikan jaminan keadilan serta kepastian hukum," tegas Arwiyanto.
Tuntutan pelepasan lahan ini sejalan dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang mewajibkan penyelesaian tumpang tindih kawasan pemukiman serta pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Langkah ini juga selaras dengan arah Kebijakan Tata Ruang dan Keagrariaan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menekankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain persoalan pertanahan, Arwiyanto memberikan perhatian khusus pada kontribusi finansial BUMN perkebunan tersebut terhadap kas daerah. Ia menilai kontribusi PTPN IV Kayu Aro terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kerinci masih perlu ditingkatkan secara optimal agar manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan langsung oleh daerah.
"Jika kontribusi terhadap PAD tidak mengalami peningkatan yang signifikan, kami mengusulkan agar skema pengelolaan perusahaan dipertimbangkan untuk melibatkan Pemerintah Daerah secara proporsional demi kemajuan daerah," ujar Arwiyanto.
Tak berhenti pada isu keagrariaan dan kontribusi PAD, krisis infrastruktur jalan yang memicu kemacetan parah di wilayah Kerinci saat libur panjang dan arus mudik Lebaran turut menjadi prioritas utama penanganan para legislator. Untuk mengurai kemacetan kronis di jalur utama penerobos kawasan perkebunan dan objek wisata Kayu Aro, pemerintah didesak melakukan langkah konkret melalui percepatan pelebaran jalan nasional serta membangun konstruksi jalur dua di seputaran Objek Wisata Aroma Pecco Kayu Aro.
"Setiap musim libur panjang dan arus mudik Lebaran, penumpukan kendaraan di kawasan Kayu Aro selalu menyebabkan kemacetan parah. Solusinya harus permanen, yaitu pemerintah wajib melakukan pelebaran jalan serta membenahi akses di seputaran objek wisata Aroma Pecco menjadi dua jalur demi memperlancar mobilitas warga dan arus wisatawan," tambah Arwiyanto.
Sementara itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kerinci yang juga duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Dr. Edminuddin, S.E., M.H., menegaskan bahwa lembaga legislatif siap mengawal seluruh tahapan evaluasi perpanjangan HGU PTPN IV Kayu Aro agar berjalan secara transparan dan berpihak pada kepentingan publik.
"DPRD Provinsi Jambi memastikan akan mengawal penuh aspirasi masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh secara tuntas. Evaluasi HGU PTPN IV ini harus membawa dampak positif yang nyata, mulai dari kepastian hukum atas tanah warga, peningkatan kontribusi PAD bagi daerah, hingga percepatan pembenahan infrastruktur jalan," tegas Dr. Edminuddin.
Sebagai bagian dari penerapan Kode Etik Jurnalistik dan asas cover both sides, hingga berita ini diterbitkan, wartawan media fakta 62 info masih berupaya mendapatkan tanggapan resmi dari pihak Manajemen PTPN IV Regional 4 maupun Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jambi terkait tuntutan evaluasi HGU tersebut.
Editor & Penulis: Sandra Boy
