.png)
Jakarta, fakta62.info-
Keberadaan warung yang diduga ilegal di lingkungan Samsat menjadi sorotan tajam. Pasalnya, warung tersebut beroperasi di deapn TNKB padahal ada area kantin resmi yang dikelola koperasi, menimbulkan pertanyaan besar mengenai legalitas dan pihak yang membekingi (18 juli 2025).
Warung non-permanen tampak menjajakan dagangannya di depan loket TNKB. Hal ini memicu kebingungan dan keluhan mengingat sudah ada kantin resmi yang menyediakan kebutuhan pengunjung dan pegawai.
Seorang pengunjung bernama asep, yang sedang memperpanjang STNK, mengeluhkan keberadaan warung tersebut. "Iya, ada warung di situ dan harga-harganya juga mahal, kayak ngetok gitu," ujarnya
Di sisi lain, pedagang kantin resmi yang ditemui tim awak media mengaku membayar iuran bulanan secara resmi kepada pihak koperasi. "Iya Pak, kami ada bulanan, kami resmi bayar ke pihak koperasi," ujar salah satu pedagang. Namun, saat ditanya mengenai warung yang diduga ilegal di depan loket TNKB, para pedagang kantin resmi tersebut mengaku tidak tahu, memunculkan dugaan adanya kekhawatiran atau intimidasi.
Keberadaan warung yang diduga ilegal ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa warung tersebut bisa buka tanpa ada tindakan dari pihak berwenang, padahal sudah ada kantin resmi yang seharusnya menjadi satu-satunya penyedia layanan makanan dan minuman di lingkungan Samsat? Dugaan adanya oknum yang membekingi warung tersebut mencuat, menciptakan persaingan tidak sehat dan kecemburuan hususnya kepada warung yang resmi.
Informasi mengenai keberadaan warung ini sudah menjadi perbincangan di kalangan pengunjung belakangan ini.
Tim awak media berencana akan melakukan audiensi dengan pihak koperasi dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait status warung tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah warung tersebut beroperasi secara resmi atau ilegal, serta meminta kejelasan mengenai penegakan aturan di lingkungan Samsat Jakarta Utara&pusat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan warung ilegal ini. transparansi dan tindakan tegas harus ada dari pihak berwenang untuk menertibkan area Samsat Jakarta Utara&pusat.
