Ribuan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Lampung, mulai dari buruh, petani, hingga pengemudi ojek online, akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin, 1 September 2025.
Keputusan aksi tersebut diambil setelah digelarnya konsolidasi akbar di Lapangan Rektorat Universitas Lampung (Unila), Jumat (29/8/2025) sore.
Forum itu dihadiri perwakilan mahasiswa, aktivis, hingga komunitas ojol yang bersepakat turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat.
Ketua BEM Unila, M. Amar Fauzan, menyampaikan bahwa aksi akan dimulai pukul 09.00 WIB.
“Kami akan turun ke DPRD Lampung untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya saat konsolidasi, Jumat (29/8/2025).
Menurut Fauzan, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama, menyoroti tunjangan DPR RI yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Kedua, mengecam pernyataan anggota DPR RI Ahmad Sahroni yang menyebut pengkritik DPR sebagai “orang tolol sedunia”.
“Pernyataan tersebut jelas melukai hak masyarakat dalam menyampaikan kritik,” tegasnya.
Tuntutan ketiga adalah mendesak evaluasi total terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal ini buntut tragedi tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi.
“Kapolri tidak mampu mengendalikan bawahannya hingga mengakibatkan korban jiwa. Karena itu, kami mendesak agar Kapolri diganti,” lanjut Fauzan.
Sementara itu, konsolidasi juga dilakukan organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam Cipayung Plus Lampung seperti PMII, HMI, IMM, GMKI, PMKRI, GMNI, KAMMI, dan LMND. Mereka mengusung semangat perlawanan dengan seruan “Lampung Menolak Tunduk”.
Ketua PKC PMII Lampung, M. Yusuf Kurniawan, menegaskan tragedi wafatnya pengemudi ojol bukan sekadar kecelakaan, melainkan pelanggaran hak asasi manusia yang mencederai demokrasi.
“Peristiwa itu adalah konsekuensi dari budaya kekerasan aparat yang dibiarkan tanpa kontrol. Hal ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya kepada Inilampung.com, Jumat (29/8/2025) malam.
Yusuf menambahkan, PMII bersama elemen masyarakat akan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan aparat di lapangan.
“Kami ingin Indonesia tetap menjadi ruang demokrasi yang sehat, aman, dan menghargai hak rakyat untuk bersuara,” tegasnya.
Aksi pada 1 September ini diperkirakan menjadi salah satu gelombang demonstrasi terbesar di Lampung sepanjang 2025, dengan melibatkan ribuan massa dari berbagai latar belakang.
Sumber: Ungkapfakta