.png)
Jambi, fakta62.info-
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Dedi Novrianika, S.T., M.M., menegaskan bahwa percepatan pembangunan jalan di wilayahnya membutuhkan kolaborasi kuat dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga sektor swasta. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah yang menjadi tantangan utama.
Dalam pertemuan dengan awak media di ruang kerjanya pada Selasa, 12 Agustus 2025, Dedi menjelaskan bahwa membangun jalan dengan kategori mantap sepanjang 14 kilometer saja memerlukan dana fantastis, yakni sekitar Rp140 miliar. Menurutnya, besarnya kebutuhan anggaran ini menjadi kendala utama dalam mewujudkan infrastruktur yang merata.
"Wilayah sulit seperti Kecamatan Sadu juga menghadapi hambatan tambahan, seperti keterbatasan alat dan biaya operasional yang sangat tinggi," ungkap Dedi.
Untuk mengatasi persoalan ini, Dinas PUPR berencana mengoptimalkan berbagai peluang bantuan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui program Instruksi Presiden (Inpres), yang sebelumnya berhasil membangun ruas jalan menuju Kampung Laut dan Kecamatan Mendahara. Selain itu, pihaknya juga berupaya mengembalikan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sempat tidak didapatkan oleh Tanjabtim.
"Kami sudah mendapat sinyal positif dari kementerian. Insyaallah, pada tahun 2026 Tanjabtim akan kembali mendapatkan program Inpres dan DAK," kata Dedi optimistis.
Dukungan dari sektor swasta juga menjadi bagian penting dari strategi percepatan ini. Pada tahun depan, perusahaan PetroChina akan melanjutkan peningkatan ruas Geragai–Mendahara sepanjang 1,7 kilometer. Ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta untuk memajukan infrastruktur.
Sementara itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi terus dilakukan. Namun, Dedi mengakui bahwa perbaikan dari provinsi masih terbatas pada titik-titik tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran provinsi.
Menurut Dedi, solusi permanen untuk mengatasi masalah jalan di Tanjabtim adalah dengan konstruksi rigid beton. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, prioritas pembangunan diarahkan pada sejumlah ruas jalan poros vital, antara lain menuju Mendahara, Kuala Jambi, Simbur Naik, Lambur Luar, Rantau Rasau–Nipah Panjang, serta linta Kecamatan Sadu.
Sesuai dengan kebijakan pimpinan daerah, fokus pembangunan kini diarahkan pada penyelesaian satu ruas jalan poros secara tuntas sebelum beralih ke ruas lainnya."Sampai saat ini, belum ada satu pun ruas jalan poros yang bisa dikategorikan mantap 100%," tegas Dedi.
Kondisi Jalan di Tanjabtim: Butuh Perbaikan 973 Kilometer
Berdasarkan data terbaru dari Dinas PUPR Tanjabtim, total panjang jalan kabupaten mencapai 1.167 kilometer. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 16,6 persen atau 194 kilometer yang masuk kategori mantap atau baik. Ini berarti, masih ada sekitar 973 kilometer jalan yang dalam kondisi rusak, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.Dengan tantangan yang begitu besar, kolaborasi lintas lembaga dari pemerintah pusat, provinsi, hingga swasta menjadi kunci untuk mengubah kondisi jalan di Tanjabtim.
(S boy)
