KERINCI, FAKTA62.INFO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci mengambil langkah proaktif untuk memitigasi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh, Rabu (22/4/2026).
Langkah strategis ini difokuskan pada penguatan kerja sama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Tujuannya adalah memastikan setiap kebijakan, program pembangunan, dan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Penandatanganan dokumen kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kerinci, Monadi, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sungai Penuh, Robi Harianto. Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Wakil Bupati Kerinci, Murison, Sekretaris Daerah (Sekda) Zainal, serta jajaran kepala perangkat daerah terkait.
Bupati Kerinci, Monadi, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan komitmen Pemkab Kerinci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pendampingan hukum sangat krusial bagi jajaran aparatur daerah guna mencegah keraguan dalam mengambil keputusan.
“Melalui MoU ini, kami mengharapkan peningkatan efektivitas penyelesaian permasalahan hukum di lingkungan Pemkab Kerinci. Kehadiran Kejaksaan memberikan pendampingan hukum yang optimal agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran tanpa hambatan regulasi,” ujar Monadi.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejari Sungai Penuh, Robi Harianto, menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan dukungan penuh bagi Pemkab Kerinci. Fokus utama kejaksaan adalah memberikan pertimbangan hukum sebagai upaya preventif.
“Tugas kami adalah memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Kami berkomitmen untuk meminimalisir potensi permasalahan hukum di masa mendatang sehingga pemerintah daerah dapat lebih fokus pada percepatan pembangunan bagi masyarakat,” tegas Robi.
Dengan adanya kerja sama formal ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kerinci semakin solid. Sinergi ini juga menjadi instrumen penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
(S boy)
