INGIN BUAT WEBSITE BERITA MURAH??
Lampung Utara, Fakta62.Info-
Aparat Pemerintah Desa Pekurun Barat, Kecamatan Abung Pekurun, didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PWRI Lampung Utara, melakukan koordinasi dan konfirmasi langsung ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lampung Utara terkait perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Desa berinisial Y.
Kasus tersebut mencuat setelah adanya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Lampung Utara yang mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Dalam pertemuan tersebut, penyidik Tipikor Polres Lampung Utara menjelaskan bahwa proses hukum saat ini masih berjalan dan berada pada tahap pendalaman perkara. Penyidik terus melengkapi alat bukti serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna memperjelas konstruksi hukum dalam perkara tersebut.
“Proses penyidikan masih terus berjalan. Saat ini kami sedang melengkapi bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diperlukan. Dugaan tindak pidana korupsi ini menjadi perhatian khusus karena berkaitan dengan potensi kerugian negara yang harus ditelusuri secara komprehensif,” ujar salah satu penyidik yang ditemui aparat desa dan tim pendamping hukum.
Penyidik juga menyampaikan bahwa pihaknya masih memerlukan beberapa dokumen tambahan dan bukti surat yang saat ini berada dalam penguasaan Pemerintah Desa Pekurun Barat guna mendukung proses pembuktian. Permintaan tersebut disambut baik oleh aparat desa yang menyatakan siap bersikap kooperatif demi kelancaran proses penyidikan.
Kepala Desa Pekurun Barat saat ini, Suzana, menyampaikan bahwa pemerintah desa bersama seluruh perangkat desa mendukung penuh upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Tipikor Polres Lampung Utara.
“Kami menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Harapan kami, penyidikan ini dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara profesional, objektif, dan segera memperoleh kepastian hukum sehingga nantinya dapat dilimpahkan ke pihak kejaksaan apabila seluruh unsur pembuktiannya telah terpenuhi,” ujar Suzana.
Menurutnya, kepastian hukum sangat penting agar roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik tanpa terus dibayangi berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua LBH PWRI Lampung Utara, Anggi Ridho Qodrat, S.H., mengajak seluruh pihak untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak menggiring opini yang dapat mengganggu jalannya penyidikan.
“Kita harus memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai koridor hukum. Jangan sampai masyarakat larut dalam berbagai isu maupun informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saat ini yang terpenting adalah mendukung langkah-langkah penyidik Tipikor dalam mengembangkan perkara ini secara objektif dan berdasarkan alat bukti,” tegas Anggi.
Ia menambahkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat karena menyangkut pengelolaan keuangan negara atau daerah. Oleh sebab itu, setiap proses penanganannya harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
Perkembangan penyidikan dugaan korupsi di Desa Pekurun Barat kini menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap perkara tersebut secara terang benderang sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan dana desa yang bersih dan bertanggung jawab.
Dengan terus berlangsungnya proses pendalaman oleh penyidik Tipikor Polres Lampung Utara, masyarakat diminta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum hingga proses hukum mencapai tahap akhir sesuai ketentuan yang berlaku.
Tim Pwri Lampung Utara
