Untuk mencegah hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani, menegaskan pentingnya seluruh pemerintah desa di Kabupaten Tegal secara konsisten menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menurut Rudi, Musdes bukan sekadar agenda rutin pemerintahan desa, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola BUMDes yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Forum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk memperoleh informasi secara terbuka mengenai kondisi keuangan, perkembangan usaha, hingga capaian yang telah diraih BUMDes.
"Musdes wajib dilaksanakan setiap tahun. Di situlah laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes disampaikan kepada masyarakat. Semua harus transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan usahanya," tegas Rudi.
Ia menekankan bahwa seluruh laporan keuangan BUMDes, mulai dari pendapatan, pengeluaran, aset, laba maupun rugi, hingga realisasi program usaha, harus dipaparkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat desa.
Keterbukaan tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat pengawasan sosial terhadap pengelolaan aset desa.
Rudi juga mengingatkan bahwa BUMDes dibentuk sebagai motor penggerak ekonomi desa, sehingga pengelolaannya harus mengedepankan prinsip profesionalisme, integritas, dan transparansi. Tanpa adanya keterbukaan, potensi penyimpangan keuangan akan semakin sulit terdeteksi sejak dini dan berisiko menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Karena itu, ia berharap seluruh pemerintah desa bersama pengurus BUMDes menjadikan Musdes sebagai momentum evaluasi tahunan yang terbuka, objektif, dan partisipatif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan aktif mengawasi jalannya BUMDes agar tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
Melalui penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, diharapkan BUMDes mampu berkembang sebagai pilar ekonomi desa yang sehat, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta terhindar dari praktik penyimpangan yang dapat merugikan keuangan desa maupun kepentingan publik.
